Jayapura (Antara Papua) - Pelapor khusus PBB Bidang Kesehatan Dainius Puras mengunjungi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Jayapura, Papua, untuk melihat langsung pelayanan kesehatan khususnya kepada masyarakat asli Papua, Sabtu.
Selama pemantauan kesehatan itu, Dainius didampingi Direktur RSUD Jayapura drg Joseph Rinta, termasuk saat mengamati unit gawat darurat (UGD) dan ruang inap serta pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur itu.
Dainius merupakan bagian dari utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dikoordinir Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) saat berkunjung ke Provinsi Papua, guna mengamati perkembangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kunjungan delegasi PBB di Papua itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Selain Dainius, utusan khusus PBB lainnya yang berkunjung ke Papua itu Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
OHCHR atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights merupakan badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR itu yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Seusai mendampingi Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan itu, Drg Joseph kepada Antara mengatakan dalam kunjungan itu Dainius sempat menanyakan tentang minimnya para medis asli Papua serta bagaimana cara rumah sakit menangani pasien yang enggan berobat ke puskesmas.
Pasien lebih banyak ke RSUD Jayapura itu sehingga petugas medis kewalahan dan ruang rawat inap selalu penuh.
"Untuk para medis orang asli Papua khususnya dokter secara bertahap jumlahnya akan terus bertambah," ujarnya.
Mengenai pelayanan di rumah sakit itu, pihak RSUD Jayapura akan meminta bantuan Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar pelayanan di puskemas lebih ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus ke RSUD.
"Bila hal itu terjadi maka RSUD Jayapura akan benar-benar menjadi rumah sakit rujukan," kata drg Rinta. (*)
Berita Terkait
Bawaslu Papua alokasikan Rp51 miliar untuk pengawasan tahapa1
Jumat, 26 April 2024 17:17
Peran TP PKK sangat vital motor penggerak di Jayapura
Jumat, 26 April 2024 17:15
Pemprov Papua Tengah atasi putusnya jalan trans di Paniai
Jumat, 26 April 2024 16:55
Pemerintahan kampung harap Pemkot Jayapura bangun kubus beton di Holtekamp
Jumat, 26 April 2024 15:17
DP3AKB Kota Jayapura sebut kasus KDRT turun setiap tahun
Jumat, 26 April 2024 15:13
Karantina Papua Selatan awasi masuknya bibit tebu asal Australia
Jumat, 26 April 2024 15:12
DAPD Papua tingkatkan minat baca masyarakat melalui ruang pojok digital
Jumat, 26 April 2024 15:03
14.565 orang daftar bintara Polri di wilayah Polda Papua
Jumat, 26 April 2024 15:02