Sabtu, 23 September 2017

UP2KP agendakan pengawasan kesehatan di kabupaten/kota

id UP2KP agendakan pengawasan kesehatan di kabupaten/kota, Papua
UP2KP agendakan pengawasan kesehatan di kabupaten/kota
Rapat kesiapan pembentukan Tim Pengawasan Kesehatan di Kabupaten/Kota, yang digelar UP2KP, pada Kamis (20/4) (Foto: Antara Papua/Musa Abubar)
Kami sudah menggelar rapat pembahasan terkait agenda pengawasan kesehatan di 28 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua
Jayapura (Antara Papua)- Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menggagendakan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota guna mengetahui perkembangannya secara jelas.

"Kami sudah menggelar rapat pembahasan terkait agenda pengawasan kesehatan di 28 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua," kata Sekretaris Umum UP2KP, Alexander Krisifu di Jayapura, Sabtu.

Menurut Alexander, rapat pembahasan agenda pengawasan di masing-masing kabupaten/kota itu digelar di Kantor Dinas Kesehatan Papua, pada Kamis (20/4) malam.

Pengawasan kali ini, kata dia, lebih pada kepastian penempatan petugas pelayanan kesehatan di puskesmas terutama di puskesmas yang paling jauh dari ibu kota kabupaten/kota.

Selain pembahasan terkait itu, menurut dia, pihaknya juga membahas perbaikan organisasi UP2KP dan struktur, peningkatan koordinasi terkait pelayanan kesehatan serta persoalan internal lainnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif UP2KP Aloysius Giyai meminta unit yang dipimpinnya segera membentuk enam tim untuk turun ke masing-masing kabupaten/kota.

"Tim pertama turun ke kabupaten Nabire dan Intan Jaya. Satu tim lagi turun ke Kabupaten Timika," ujarnya.

Selanjutnya, tim yang lain turun ke Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Puncak, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Mamberamo Raya.

"Tim yang turun harus menemui bupati, DPRD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten guna meminta pemerintahan kabupaten setempat merekrut dan membentuk tim tenaga kesehatan bergerak untuk melakukan pelayanan kesehatan dari kampung ke kampung di kabupaten itu dengan pembiayaan bersumber dari APBD," ujarnya.

Ia menambahkan, tim yang turun yang harus memastikan kabupaten itu sepakat merekrut dan membentuk tim kesehatan bergerak untuk melayani kesehatan warga.

"Tim UP2KP yang turunkan harus kembali dengan membawa hasil penandatanganan perekrutan serta pembentukan tim tenaga kesehatan bergerak," ujarnya. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga