Jayapura (Antara Papua) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengunjungi Provinsi Papua untuk menghadiri pembenahan tata kelola pemerintah daerah yang berada di wilayah Bumi Cenderawasih.
Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jayapura, Senin, mengatakan sebagai program penting untuk mencegah korupsi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua salah satunya difokuskan kepada peningkatan peran serta partisipasi publik.
"Selain itu juga harus difokuskan pada peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan rakyat, pelayanan perizinan (PTSP) yang transparan serta jelas," katanya.
Menurut Agus, dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua juga harus fokus dengan optimalisasi dan sustainabilitas pendapatan daerah serta peningkatan kapasitas Inspektorat (APIP).
"Program-program terintegrasi ini juga harus fokus dengan integrasi `e-planning`, `e-budgeting` dan `e-procurement` yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan kontrol yang baik dari instansi-instansi terkait juga menjadi salah satu langkah yang harus diambil dalam perencanaan program kegiatan bagi masyarakat.
"Tidak hanya itu, kunjungan kami ke Provinsi Papua juga ingin memberikan pendampingan secara bertahap menggunakan aplikasi-aplikasi baru untuk melakukan pengawasan dan kontrol," katanya lagi.
Dia menambahkan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua juga harus fokus dalam mendapatkan solusi atas biaya sosial yang tinggi. (*)
Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jayapura, Senin, mengatakan sebagai program penting untuk mencegah korupsi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua salah satunya difokuskan kepada peningkatan peran serta partisipasi publik.
"Selain itu juga harus difokuskan pada peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan rakyat, pelayanan perizinan (PTSP) yang transparan serta jelas," katanya.
Menurut Agus, dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua juga harus fokus dengan optimalisasi dan sustainabilitas pendapatan daerah serta peningkatan kapasitas Inspektorat (APIP).
"Program-program terintegrasi ini juga harus fokus dengan integrasi `e-planning`, `e-budgeting` dan `e-procurement` yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan kontrol yang baik dari instansi-instansi terkait juga menjadi salah satu langkah yang harus diambil dalam perencanaan program kegiatan bagi masyarakat.
"Tidak hanya itu, kunjungan kami ke Provinsi Papua juga ingin memberikan pendampingan secara bertahap menggunakan aplikasi-aplikasi baru untuk melakukan pengawasan dan kontrol," katanya lagi.
Dia menambahkan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua juga harus fokus dalam mendapatkan solusi atas biaya sosial yang tinggi. (*)