Biak (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tengah mengevaluasi kinerja peserta Program Sarjana Penggerak Percepatan Pembangunan Kampung (SP3K) yang bertugas mendata keberadaan masyarakat asli Biak dan orang asli Papua pada 14 distrik daerah itu.
"Sesuai kontrak kerja Program SP3K akan berakhir 31 Desember 2017, sehingga Pemkab Biak Numfor melalui organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung masih melakukan evaluasi terhadap kelanjutan kinerja pendataan masyarakat Biak," ujar Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Naap, di Biak, Selasa.
Ia mengakui evaluasi kinerja 216 SP3K dinilai penting dilakukan Pemkab Biak Numfor untuk untuk memastikan kelanjutan program tersebut ke depan.
Sesuai informasi dari 216 peserta SP3K yang disebar pada 14 distrik disinyalir ada yang tidak aktif bekerja, tetapi menerima hak yang sama dengan yang melakukan pendataan sesuai dengan tugasnya.
"Saya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor akan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk secara menyeluruh melakukan evaluasi supaya bisa menjadi masukan dalam mengambil kebijakan terhadap Program SP3K di tahun 2018," katanya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi MAP mengakui Program SP3K merupakan kebijakan daerah yang digagas Bupati Thomas Ondy dengan tugas utama mendata keberadaan orang asli Biak dan masyarakat Papua di berbagai kampung dan distrik.
Setyo Budi menyebutkan dari 216 peserta Program SP3K sebanyak 100 persen berasal dari sarjana orang asli Papua dengan latar belakang berbagai jurusan.
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung siap melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja Program SP3K ke depan," ujarnya.
Salah seorang peserta SP3K Edwin Awak menyatakan Program SP3K masih perlu dilanjutkan pada 2018 karena masih ada lima distrik di Kepulaan Numfor yang belum didata.
"Saya sangat berharap Program SP3K dapat berlanjut karena ini menjalankan program pendataan khusus masyarakat asli Biak dan orang Papua secara menyeluruh," katanya lagi.
Plt Bupati Biak Herry Ario Naap bertatap muka dengan 216 SP3K dalam rangka menyelesaikan tunggakan honor/gaji semester dua. (*)
"Sesuai kontrak kerja Program SP3K akan berakhir 31 Desember 2017, sehingga Pemkab Biak Numfor melalui organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung masih melakukan evaluasi terhadap kelanjutan kinerja pendataan masyarakat Biak," ujar Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Naap, di Biak, Selasa.
Ia mengakui evaluasi kinerja 216 SP3K dinilai penting dilakukan Pemkab Biak Numfor untuk untuk memastikan kelanjutan program tersebut ke depan.
Sesuai informasi dari 216 peserta SP3K yang disebar pada 14 distrik disinyalir ada yang tidak aktif bekerja, tetapi menerima hak yang sama dengan yang melakukan pendataan sesuai dengan tugasnya.
"Saya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor akan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk secara menyeluruh melakukan evaluasi supaya bisa menjadi masukan dalam mengambil kebijakan terhadap Program SP3K di tahun 2018," katanya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi MAP mengakui Program SP3K merupakan kebijakan daerah yang digagas Bupati Thomas Ondy dengan tugas utama mendata keberadaan orang asli Biak dan masyarakat Papua di berbagai kampung dan distrik.
Setyo Budi menyebutkan dari 216 peserta Program SP3K sebanyak 100 persen berasal dari sarjana orang asli Papua dengan latar belakang berbagai jurusan.
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung siap melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja Program SP3K ke depan," ujarnya.
Salah seorang peserta SP3K Edwin Awak menyatakan Program SP3K masih perlu dilanjutkan pada 2018 karena masih ada lima distrik di Kepulaan Numfor yang belum didata.
"Saya sangat berharap Program SP3K dapat berlanjut karena ini menjalankan program pendataan khusus masyarakat asli Biak dan orang Papua secara menyeluruh," katanya lagi.
Plt Bupati Biak Herry Ario Naap bertatap muka dengan 216 SP3K dalam rangka menyelesaikan tunggakan honor/gaji semester dua. (*)