Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua memprogram pengadaan satu unit kapal pengawas untuk meminimalkan risiko pencurian ikan di kawasan perairan selatan Papua.
"Kita ada program pengadaan kapal untuk pengawasan, rencananya akan diadakan satu unit untuk mengawasi perairan Mimika hingga Merauke. Kapal itu cukup besar untuk mencapai 12 mil laut," ujar Kepala DKP Papua FX Mote, di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan selama ini Pemprov Papua belum memiliki kapal pengawas dan dengan pengadaan tersebut maka untuk wilayah selatan Papua baru akan diawasi oleh satu unit kapal.
DKP Papua memandang kawasan perairan selatan Papua lebih diprioritaskan untuk diawasi karena aktifitas penangkapan ikan di sana cukup tinggi.
Bahkan, banyak kapal dari luar Papua yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di area tersebut.
"Kapal tersebut akan beroperasi di kawasan selatan karena di sana ada produksi ikan, kalau di kawasan utara belum ada kapal (penangkap ikan) yang besar," katanya.
Mote mengakui pengadaan satu unit kapal pengawas tersebut masih jauh dikatakan ideal karena zona laut Papua yang sangat luas.
"Idealnya di kawasan selatan ada empat kapal pengawas, lalu di pantai utara kita juga butuh empat kapal. Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh KKP, tapi zona pengawasannya di atas 12 mil," ujar Mote.
Ia tidak menyebut detail anggaran untuk pengadaan kapal tersebut, namun mengungkapkan alokasi dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2018.
Dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui penganggarannnya, maka pada pada Oktober 2018 kapal pengawas tersebut sudah tiba di Kabupaten Mimika dan langsung beroperasi.
"Kita ada program pengadaan kapal untuk pengawasan, rencananya akan diadakan satu unit untuk mengawasi perairan Mimika hingga Merauke. Kapal itu cukup besar untuk mencapai 12 mil laut," ujar Kepala DKP Papua FX Mote, di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan selama ini Pemprov Papua belum memiliki kapal pengawas dan dengan pengadaan tersebut maka untuk wilayah selatan Papua baru akan diawasi oleh satu unit kapal.
DKP Papua memandang kawasan perairan selatan Papua lebih diprioritaskan untuk diawasi karena aktifitas penangkapan ikan di sana cukup tinggi.
Bahkan, banyak kapal dari luar Papua yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di area tersebut.
"Kapal tersebut akan beroperasi di kawasan selatan karena di sana ada produksi ikan, kalau di kawasan utara belum ada kapal (penangkap ikan) yang besar," katanya.
Mote mengakui pengadaan satu unit kapal pengawas tersebut masih jauh dikatakan ideal karena zona laut Papua yang sangat luas.
"Idealnya di kawasan selatan ada empat kapal pengawas, lalu di pantai utara kita juga butuh empat kapal. Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh KKP, tapi zona pengawasannya di atas 12 mil," ujar Mote.
Ia tidak menyebut detail anggaran untuk pengadaan kapal tersebut, namun mengungkapkan alokasi dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2018.
Dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui penganggarannnya, maka pada pada Oktober 2018 kapal pengawas tersebut sudah tiba di Kabupaten Mimika dan langsung beroperasi.