Timika (ANTARA News Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, menyatakan penduduk miskin di wilayah itu pada 2018 sebanyak 31.175 jiwa atau bertambah 23 orang dari data 2017 yang hanya 31.152 jiwa.
Kepala BPS Mimika, Trisno L Tamanampo, di Timika, Sabtu, mengatakan meski jumlah penduduk miskin di Mimika mengalami kenaikan yang tidak signifikan, namun persentase kemiskinan di wilayah itu pada 2018 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari semula 14,89 persen menjadi 14,55 persen.
"Kalau jumlah penduduk miskin di Mimika memang mengalami kenaikan 23 orang pada 2018, namun secara persentase mengalami penurunan. Mimika juga termasuk salah satu dari lima daerah di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan terendah setelah Merauke yakni 10,54 persen. Sementara persentase kemiskinan tertinggi di Papua yaitu Kabupaten Deiyai dengan 43,49 persen," ujarnya.
Ia mengatakan persentase kemiskinan di suatu daerah diukur berdasarkan data jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk kategori kurang mampu alias miskin.
Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Mimika saat ini sudah mendekati 500 ribu jiwa.
Menurut Trisno, pendataan angka kemiskinan dalam sebuah kabupaten/kota diukur berdasarkan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar, baik bahan makanan maupun berbagai kebutuhan hidup layak lainnya.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS pada Maret dan September.2018, penduduk dengan kategori miskin di Mimika yaitu dengan pendapatan kurang dari Rp762.184 per bulan.
"Saat melakukan survei, petugas menanyakan kemampuan setiap rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Khusus untuk makanan, ditentukan kemampuan minimal 2.100 kalori per hari. Responden juga ditanyakan soal pengeluaran untuk membelanjakan bahan makanan misalnya beras dengan jumlah berapa kilogram per minggu. Dari situ akan ketahuan kemampuan atau pendapatan setiap keluarga atau rumah tangga per bulan," kata Trisno.
Masih cukup tingginya angka penduduk miskin di Mimika dipandang cukup memprihatinkan mengingat daerah ini merupakan kabupaten penghasil utama tambang tembaga , emas dan perak yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
Selain itu, dari sisi kemampuan anggaran pemerintah daerah, Mimika merupakan kabupaten dengan alokasi APBD terbesar dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
APBD Mimika 2019 yang telah ditetapkan DPRD setempat pada akhir Desember 2018 mencapai Rp3,1 triliun.
Kepala BPS Mimika, Trisno L Tamanampo, di Timika, Sabtu, mengatakan meski jumlah penduduk miskin di Mimika mengalami kenaikan yang tidak signifikan, namun persentase kemiskinan di wilayah itu pada 2018 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari semula 14,89 persen menjadi 14,55 persen.
"Kalau jumlah penduduk miskin di Mimika memang mengalami kenaikan 23 orang pada 2018, namun secara persentase mengalami penurunan. Mimika juga termasuk salah satu dari lima daerah di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan terendah setelah Merauke yakni 10,54 persen. Sementara persentase kemiskinan tertinggi di Papua yaitu Kabupaten Deiyai dengan 43,49 persen," ujarnya.
Ia mengatakan persentase kemiskinan di suatu daerah diukur berdasarkan data jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk kategori kurang mampu alias miskin.
Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Mimika saat ini sudah mendekati 500 ribu jiwa.
Menurut Trisno, pendataan angka kemiskinan dalam sebuah kabupaten/kota diukur berdasarkan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar, baik bahan makanan maupun berbagai kebutuhan hidup layak lainnya.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS pada Maret dan September.2018, penduduk dengan kategori miskin di Mimika yaitu dengan pendapatan kurang dari Rp762.184 per bulan.
"Saat melakukan survei, petugas menanyakan kemampuan setiap rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Khusus untuk makanan, ditentukan kemampuan minimal 2.100 kalori per hari. Responden juga ditanyakan soal pengeluaran untuk membelanjakan bahan makanan misalnya beras dengan jumlah berapa kilogram per minggu. Dari situ akan ketahuan kemampuan atau pendapatan setiap keluarga atau rumah tangga per bulan," kata Trisno.
Masih cukup tingginya angka penduduk miskin di Mimika dipandang cukup memprihatinkan mengingat daerah ini merupakan kabupaten penghasil utama tambang tembaga , emas dan perak yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
Selain itu, dari sisi kemampuan anggaran pemerintah daerah, Mimika merupakan kabupaten dengan alokasi APBD terbesar dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
APBD Mimika 2019 yang telah ditetapkan DPRD setempat pada akhir Desember 2018 mencapai Rp3,1 triliun.