Jayapura (ANTARA) - Polda Papua menggelar coffe morning dengan para pemangku kepentingan guna mengantisipasi pengumuman dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir bulan ini terkait hasil sidang sengketa pemilu legislatif dan presiden 2019.
Coffe morning itu digelar di Aula Rupatama Mapolda Papua yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Kegiatan itu dipimpin oleh Waka Polda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki didampingi Kabinda Papua Brigjen TNI AH Napoleon, Ketua KPU Theodorus Kossay dan Ketua Bawaslu Metusalak Infandi.
Dalam kegiatan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, nampak hadir Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, dan Kabid Politik Kesbangpol Provinsi Papua Siti Hijrah.
Lalu, Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep, Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon, Waka Polres Jayapura Kota Kompol Heru, wakil dari Lantamal X Jayapura dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Pada momentum itu, Brigjen Pol Yakobus Marjuki yang mewakili Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Roja memaparkan sejumlah hal terkait situasi pascapemilu di Papua dan di Jakarta hingga imbasnya.
"Harapannya berbagai persoalan terutama pemilu agar bisa diselesaikan lewat jalur hukum," kata Brigjen Pol Yakobus Marjuki.
AH Napoleon juga mengungkapkan sejumlah masalah di Papua dan bagaimana peran dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
"Tentunya peran dari kita semua, para tokoh agama, adat, masyarakat dan aparat harus bersinergi dalam menangani masalah," kata Napoleon.
Sementara, Theodorus Kossay menilai kegiatan tersebut merupakan bagian dari bagaimana mengantisipasi dalam menyelesaikan persoalan ketika pengumuman kasus dari MK terkait sengketa pemilu 2019.
"Di Papua kami sudah lakukan pemetaan guna mengantisipasi penetapan suara ketika dikonversi jadi kursi legislatif pada 1 Juli nanti. Kami antisipasi agar tidak terjadi konflik dan kegiatan coffe morning ini bagus sekali karena terjadi komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pihak keamanan," katanya.
Di akhir kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan yang hadir menggaungkan slogan "Papua anti kekerasan dalam berdemokrasi".
Coffe morning itu digelar di Aula Rupatama Mapolda Papua yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Kegiatan itu dipimpin oleh Waka Polda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki didampingi Kabinda Papua Brigjen TNI AH Napoleon, Ketua KPU Theodorus Kossay dan Ketua Bawaslu Metusalak Infandi.
Dalam kegiatan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, nampak hadir Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, dan Kabid Politik Kesbangpol Provinsi Papua Siti Hijrah.
Lalu, Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep, Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon, Waka Polres Jayapura Kota Kompol Heru, wakil dari Lantamal X Jayapura dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Pada momentum itu, Brigjen Pol Yakobus Marjuki yang mewakili Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Roja memaparkan sejumlah hal terkait situasi pascapemilu di Papua dan di Jakarta hingga imbasnya.
"Harapannya berbagai persoalan terutama pemilu agar bisa diselesaikan lewat jalur hukum," kata Brigjen Pol Yakobus Marjuki.
AH Napoleon juga mengungkapkan sejumlah masalah di Papua dan bagaimana peran dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
"Tentunya peran dari kita semua, para tokoh agama, adat, masyarakat dan aparat harus bersinergi dalam menangani masalah," kata Napoleon.
Sementara, Theodorus Kossay menilai kegiatan tersebut merupakan bagian dari bagaimana mengantisipasi dalam menyelesaikan persoalan ketika pengumuman kasus dari MK terkait sengketa pemilu 2019.
"Di Papua kami sudah lakukan pemetaan guna mengantisipasi penetapan suara ketika dikonversi jadi kursi legislatif pada 1 Juli nanti. Kami antisipasi agar tidak terjadi konflik dan kegiatan coffe morning ini bagus sekali karena terjadi komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pihak keamanan," katanya.
Di akhir kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan yang hadir menggaungkan slogan "Papua anti kekerasan dalam berdemokrasi".