Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Dinas Sosial dan Kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyajikan data kependudukan yang valid.
"Data kependudukan valid harus ada agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa jelas dan tepat sasaran sehingga mulai kini harus berani dan tegas dalam membuat data valid tentang kependudukan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis.
"Data penduduk di Papua terkadang naik secara signifikan tanpa jelas. Dan juga sangat memprihatinkan karena belum mempunyai data terkait berapa jumlah orang asli Papua per kabupaten/kota," katanya menambahkan.
Hery mengatakan bahwa dia baru menerima data dari Kota Jayapura soal warga asli Port Numbay yang hanya enam persen dari seluruh penduduk kota.
"Namun, data tersebut belum terverifikasi dengan jelas dan tegas. Bagaimana dengan kabupaten lain yang notabene masih ada kepentingan politik lokal dan pemerintahan dalam mengejar dana alokasi umum dengan menaikkan jumlah penduduk secara drastis," katanya lagi.
Dia mengatakan bahwa masalah ketersediaan data kependudukan yang valid berdampak pada cakupan program-program bantuan sosial di wilayah Papua.
Menurut dia, jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan sosial di Provinsi Papua masih sangat sedikit karena minimnya ketersediaan data kependudukan valid di tingkat pemerintah daerah.
"Data kependudukan valid harus ada agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa jelas dan tepat sasaran sehingga mulai kini harus berani dan tegas dalam membuat data valid tentang kependudukan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis.
"Data penduduk di Papua terkadang naik secara signifikan tanpa jelas. Dan juga sangat memprihatinkan karena belum mempunyai data terkait berapa jumlah orang asli Papua per kabupaten/kota," katanya menambahkan.
Hery mengatakan bahwa dia baru menerima data dari Kota Jayapura soal warga asli Port Numbay yang hanya enam persen dari seluruh penduduk kota.
"Namun, data tersebut belum terverifikasi dengan jelas dan tegas. Bagaimana dengan kabupaten lain yang notabene masih ada kepentingan politik lokal dan pemerintahan dalam mengejar dana alokasi umum dengan menaikkan jumlah penduduk secara drastis," katanya lagi.
Dia mengatakan bahwa masalah ketersediaan data kependudukan yang valid berdampak pada cakupan program-program bantuan sosial di wilayah Papua.
Menurut dia, jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan sosial di Provinsi Papua masih sangat sedikit karena minimnya ketersediaan data kependudukan valid di tingkat pemerintah daerah.