Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Samudera Indonesia Ibrahim Kholilul Rahman menilai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Pra-Kerja harus dipermudah, sehingga relevan dengan situasi saat ini, di mana banyak kegiatan untuk sementara banyak dikurangi.
"Kalau ada syaratnya, pemerintah harus memudahkan, karena kalau di situasi sekarang ini perlu efisien dalam berkegiatan," kata Ibrahim melalui konferensi video di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kegiatan seperti pelatihan dan praktek standar yang disyaratkan sesuai standar, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana pandemi Corona tengah terjadi.
Hal senada juga disampaikan Rus'an Nasrudin dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, yang menyampaikan agar penerbitan Kartu Pra-Kerja membuat masyarakat dengan sasaran tertentu memiliki penghasilan, namun tidak dengan berkegiatan secara masal di luar rumah.
Sedangkan, Pengamat Kebijakan Publik Haryadin Mahardika menyampaikan, hal yang perlu diperhatikan dari peluncuran Kartu Pra-Kerja adalah identifikasi penerima kartu, agar mereka yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan.
"Supaya mereka yang misalnya kehilangan pekerjaan terutama sebagai dampak dari Corona ini bisa tepat sasaran," pungkas Haryadin.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Kartu Pra-Kerja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar dapat menjadi stimulus di tengah mewabahnya Virus Corona baru atau COVID-19 di Indonesia.
Airlangga menyatakan, priotitas program kartu Pra-Kerja ini diberikan kepada pencari kerja muda karena terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 34 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan dari total 7 juta masyarakat yang menganggur.
"Kalau ada syaratnya, pemerintah harus memudahkan, karena kalau di situasi sekarang ini perlu efisien dalam berkegiatan," kata Ibrahim melalui konferensi video di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kegiatan seperti pelatihan dan praktek standar yang disyaratkan sesuai standar, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana pandemi Corona tengah terjadi.
Hal senada juga disampaikan Rus'an Nasrudin dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, yang menyampaikan agar penerbitan Kartu Pra-Kerja membuat masyarakat dengan sasaran tertentu memiliki penghasilan, namun tidak dengan berkegiatan secara masal di luar rumah.
Sedangkan, Pengamat Kebijakan Publik Haryadin Mahardika menyampaikan, hal yang perlu diperhatikan dari peluncuran Kartu Pra-Kerja adalah identifikasi penerima kartu, agar mereka yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan.
"Supaya mereka yang misalnya kehilangan pekerjaan terutama sebagai dampak dari Corona ini bisa tepat sasaran," pungkas Haryadin.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Kartu Pra-Kerja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar dapat menjadi stimulus di tengah mewabahnya Virus Corona baru atau COVID-19 di Indonesia.
Airlangga menyatakan, priotitas program kartu Pra-Kerja ini diberikan kepada pencari kerja muda karena terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 34 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan dari total 7 juta masyarakat yang menganggur.