Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua hingga kini masih melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di wilayahnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Senin, mengatakan refocusing tersebut hingga kini masih berjalan karena pandemi COVID juga masih berlangsung.
"Kami bisa mencairkan uang bila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi teknis sudah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)," katanya.
Menurut Yohanis, sesuai arahan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Pemprov sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, di mana terkait COVID-19 ini yang paling banyak terdampak adalah kabupaten dan kota.
"Untuk itu, Wakil Gubernur Papua menyerahkan hal ini kepada kabupaten dan kota, di mana provinsi sifatnya sebagai koordinatif saja," ujarnya.
Dia menjelaskan anggaran yang sudah ada telah disampaikan kepada kabupaten dan kota untuk penanganan COVID-19, seperti membantu rumah sakit dan penyediaan fasilitas kesehatan.
"Kegiatan dan aktivitas penanganan COVID-19 ini masih dilakukan sehingga jika kabupaten/kota melakukan permohonan serta perlu difasilitasi, maka tim anggaran bersama tim COVID-19 akan rapat, di mana setelah ada petunjuk dari pimpinan baru dibantu untuk ditindaklanjuti," katanya lagi.
Dia menambahkan laporan dari OPD teknis terus berjalan dan sudah masuk, di mana anggaran yang turun sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dananya bisa digunakan dengan baik.*
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Senin, mengatakan refocusing tersebut hingga kini masih berjalan karena pandemi COVID juga masih berlangsung.
"Kami bisa mencairkan uang bila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi teknis sudah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)," katanya.
Menurut Yohanis, sesuai arahan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Pemprov sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, di mana terkait COVID-19 ini yang paling banyak terdampak adalah kabupaten dan kota.
"Untuk itu, Wakil Gubernur Papua menyerahkan hal ini kepada kabupaten dan kota, di mana provinsi sifatnya sebagai koordinatif saja," ujarnya.
Dia menjelaskan anggaran yang sudah ada telah disampaikan kepada kabupaten dan kota untuk penanganan COVID-19, seperti membantu rumah sakit dan penyediaan fasilitas kesehatan.
"Kegiatan dan aktivitas penanganan COVID-19 ini masih dilakukan sehingga jika kabupaten/kota melakukan permohonan serta perlu difasilitasi, maka tim anggaran bersama tim COVID-19 akan rapat, di mana setelah ada petunjuk dari pimpinan baru dibantu untuk ditindaklanjuti," katanya lagi.
Dia menambahkan laporan dari OPD teknis terus berjalan dan sudah masuk, di mana anggaran yang turun sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dananya bisa digunakan dengan baik.*