Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Teguh Prasetyo mengingat kontestan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk tidak menjadikan kondisi pandemi COVID-19 sebagai alasan “menggoda” pemilih dengan praktik uang.
“Kondisi pandemi ini jangan digunakan untuk menggoda wong cilik untuk melakukan perbuatan yang menggiring pada pilihan politiknya,” kata Teguh Prasetyo salam rilisnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya,” kata Teguh.
Selain itu, ia juga menyoroti petahana atau para kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi pemimpin masyarakatnya. Menurutnya sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi COVID-19.
Sehingga kata dia sangat wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari lesunya ekonomi saat ini.
Namun, Teguh mewanti-wanti para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye.
“Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent,” ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan itu.
Ia mengatakan demokrasi merupakan alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih bukan semata memiliki misi untuk menyejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.
Oleh karena itu, Teguh berharap semua pihak termasuk kontestan Pilkada 2020 tetap menjaga demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila.
“Kondisi pandemi ini jangan digunakan untuk menggoda wong cilik untuk melakukan perbuatan yang menggiring pada pilihan politiknya,” kata Teguh Prasetyo salam rilisnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya,” kata Teguh.
Selain itu, ia juga menyoroti petahana atau para kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi pemimpin masyarakatnya. Menurutnya sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi COVID-19.
Sehingga kata dia sangat wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari lesunya ekonomi saat ini.
Namun, Teguh mewanti-wanti para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye.
“Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent,” ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan itu.
Ia mengatakan demokrasi merupakan alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih bukan semata memiliki misi untuk menyejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.
Oleh karena itu, Teguh berharap semua pihak termasuk kontestan Pilkada 2020 tetap menjaga demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila.