Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom mengirimkan 15,5 ton jagung kering yang pertama ke Blitar, Jawa Timur.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu, mengatakan pengiriman pertama ini diharapkan dapat berlanjut karena pihaknya masih memiliki persediaan jagung kering sebanyak 50 ton.
"Jadi stok masih 50 ton dan itu bisa empat kali kirim, setelah itu ada panen sekitar tiga minggu karena memang jarak tanamnya," katanya.
Menurut Ridwan, pihaknya berharap pengiriman ini dapat terus berlanjut dan mengupayakan ada komoditas lain yang bisa dikirimkan ke luar Papua juga.
"Meskipun saya menjabat hanya sampai 5 Desember 2020 namun diharapkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dapat melanjutkan ini karena merupakan hal yang baik di mana seterusnya bisa berkesinambungan," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini juga menumbuhkan ekonomi masyarakat tengah pandemi, di mana dari pemerintah provinsi sendiri akan menjadi salah satu contoh yang digunakan untuk menggerakkan hal yang sama.
"Ke depan, komoditasnya disesuaikan dengan kabupaten dan kota untuk dilakukan kegiatan yg sama, sehingga tidak habis dikonsumsi saja namun dapat dijual, di mana pada akhirnya mendapatkan nilai tambah besar," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini juga merupakan wujud pemanfaatan dana APBD, dan ini realokasi dan refocusing, di mana dana tersebut ada untuk bantuan sosial juga ekonomi, disinilah bagian dari pemulihan ekonomi tersebut, yakni dibuat dalam bentuk subsidi terhadap bibit, pupuk dan pascapanen.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu, mengatakan pengiriman pertama ini diharapkan dapat berlanjut karena pihaknya masih memiliki persediaan jagung kering sebanyak 50 ton.
"Jadi stok masih 50 ton dan itu bisa empat kali kirim, setelah itu ada panen sekitar tiga minggu karena memang jarak tanamnya," katanya.
Menurut Ridwan, pihaknya berharap pengiriman ini dapat terus berlanjut dan mengupayakan ada komoditas lain yang bisa dikirimkan ke luar Papua juga.
"Meskipun saya menjabat hanya sampai 5 Desember 2020 namun diharapkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dapat melanjutkan ini karena merupakan hal yang baik di mana seterusnya bisa berkesinambungan," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini juga menumbuhkan ekonomi masyarakat tengah pandemi, di mana dari pemerintah provinsi sendiri akan menjadi salah satu contoh yang digunakan untuk menggerakkan hal yang sama.
"Ke depan, komoditasnya disesuaikan dengan kabupaten dan kota untuk dilakukan kegiatan yg sama, sehingga tidak habis dikonsumsi saja namun dapat dijual, di mana pada akhirnya mendapatkan nilai tambah besar," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini juga merupakan wujud pemanfaatan dana APBD, dan ini realokasi dan refocusing, di mana dana tersebut ada untuk bantuan sosial juga ekonomi, disinilah bagian dari pemulihan ekonomi tersebut, yakni dibuat dalam bentuk subsidi terhadap bibit, pupuk dan pascapanen.