Timika (ANTARA) - Kalangan DPRD Mimika, Provinsi Papua mengharapkan APBD 2021 yang sementara dalam tahap prapembahasan Badan Anggaran dewan dengan tim anggaran Pemkab Mimika difokuskan untuk penanganan masalah kesehatan masyarakat, terutama pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.
Wakil Ketua DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan yang dihubungi dari Timika, Jumat, mengatakan sejak Kamis (3/12) Badan Anggaran DPRD Mimika bersama tim anggaran Pemkab Mimika tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021.
Yohanes yang juga menjabat Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mimika itu menegaskan APBD 2021 harus fokus diarahkan penanganan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah COVID-19 yang hingga saat ini masih terus menulari warga Mimika.
"Bagi kami dari Fraksi PDI-Perjuangan yang paling utama itu adalah penanganan kesehatan. Ingat, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum selesai di Mimika, bahkan masih terus terjadi penularan di tengah warga. Ini yang harus diwaspadai. Penanganan wabah ini tidak boleh main-main, harus didukung dengan anggaran yang memadai," kata Yohanes.
Masalah lain yang dianggap prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2021 di Mimika, menurut Yohanes Felix Helyanan, yaitu upaya pemulihan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.
Yohanes menyayangkan penyusunan KUA-PPAS sebagai gambaran dari APBD 2021 justru belum menggambarkan prioritas anggaran untuk penanganan masalah kesehatan terutama pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Mimika.
"Saya prihatin sekali karena penyusunan KUA-PPAS 2021 tidak menggambarkan visi-misi bupati-wakil bupati Mimika. Di saat negeri ini dilanda resesi ekonomi dan masalah COVID-19 belum bisa terselesaikan, ekonomi masyarakat begitu sulit dan porak poranda, tapi masih saja ada keinginan untuk menganggarkan pembangunan fisik dan hal-hal yang tidak prioritas lainnya," ujar Yohanes.
Informasi yang dihimpun di Timika, pembahasan KUA-PPAS 2021 yang berlangsung di Hotel Haris, Bekasi, Jawa Barat itu sempat diwarnai aksi 'walk out' sejumlah anggota DPRD Mimika dari dalam ruangan rapat lantaran tidak setuju dengan program dan kebijakan yang disusun tim anggaran Pemkab Mimika.
Sebagian besar anggota DPRD Mimika mempertanyakan pengurangan anggaran pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara di sisi lain Pemkab Mimika menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran, sekolah dan bangunan fisik lainnya yang dinilai tidak prioritas dengan nilai yang sangat fantastis.
Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan APBD 2021 hanya mengakomodasi hal-hal prioritas seperti penyelenggaraan PON XX (dilaksanakan bulan Oktober) 2021, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIII se-Tanah Papua (dilaksanakan pada Oktober-November 2021) serta belanja rutin seluruh OPD di lingkup Pemkab Mimika.
Robby mengakui memang sempat terjadi deadlock dalam pembahasan KUA-PPAS 2021 antara Badan Anggaran DPRD Mimika dengan tim anggaran Pemkab Mimika, namun hal itu sudah bisa diselesaikan sehingga pembahasannya terus berlanjut hingga diprediksi rampung pada Minggu (6/12).
Untuk diketahui, Kabupaten Mimika merupakan kabupaten dengan nilai APBD terbesar di Provinsi Papua, dimana pada tahun anggaran 2020 APBD-nya sudah mencapai Rp4,01 triliun.
Sumber utama penghasilan untuk menopang APBD Mimika yaitu dari bagi hasil tambang, pajak dan royalti PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan yang dihubungi dari Timika, Jumat, mengatakan sejak Kamis (3/12) Badan Anggaran DPRD Mimika bersama tim anggaran Pemkab Mimika tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021.
Yohanes yang juga menjabat Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mimika itu menegaskan APBD 2021 harus fokus diarahkan penanganan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah COVID-19 yang hingga saat ini masih terus menulari warga Mimika.
"Bagi kami dari Fraksi PDI-Perjuangan yang paling utama itu adalah penanganan kesehatan. Ingat, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum selesai di Mimika, bahkan masih terus terjadi penularan di tengah warga. Ini yang harus diwaspadai. Penanganan wabah ini tidak boleh main-main, harus didukung dengan anggaran yang memadai," kata Yohanes.
Masalah lain yang dianggap prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2021 di Mimika, menurut Yohanes Felix Helyanan, yaitu upaya pemulihan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.
Yohanes menyayangkan penyusunan KUA-PPAS sebagai gambaran dari APBD 2021 justru belum menggambarkan prioritas anggaran untuk penanganan masalah kesehatan terutama pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Mimika.
"Saya prihatin sekali karena penyusunan KUA-PPAS 2021 tidak menggambarkan visi-misi bupati-wakil bupati Mimika. Di saat negeri ini dilanda resesi ekonomi dan masalah COVID-19 belum bisa terselesaikan, ekonomi masyarakat begitu sulit dan porak poranda, tapi masih saja ada keinginan untuk menganggarkan pembangunan fisik dan hal-hal yang tidak prioritas lainnya," ujar Yohanes.
Informasi yang dihimpun di Timika, pembahasan KUA-PPAS 2021 yang berlangsung di Hotel Haris, Bekasi, Jawa Barat itu sempat diwarnai aksi 'walk out' sejumlah anggota DPRD Mimika dari dalam ruangan rapat lantaran tidak setuju dengan program dan kebijakan yang disusun tim anggaran Pemkab Mimika.
Sebagian besar anggota DPRD Mimika mempertanyakan pengurangan anggaran pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara di sisi lain Pemkab Mimika menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran, sekolah dan bangunan fisik lainnya yang dinilai tidak prioritas dengan nilai yang sangat fantastis.
Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan APBD 2021 hanya mengakomodasi hal-hal prioritas seperti penyelenggaraan PON XX (dilaksanakan bulan Oktober) 2021, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIII se-Tanah Papua (dilaksanakan pada Oktober-November 2021) serta belanja rutin seluruh OPD di lingkup Pemkab Mimika.
Robby mengakui memang sempat terjadi deadlock dalam pembahasan KUA-PPAS 2021 antara Badan Anggaran DPRD Mimika dengan tim anggaran Pemkab Mimika, namun hal itu sudah bisa diselesaikan sehingga pembahasannya terus berlanjut hingga diprediksi rampung pada Minggu (6/12).
Untuk diketahui, Kabupaten Mimika merupakan kabupaten dengan nilai APBD terbesar di Provinsi Papua, dimana pada tahun anggaran 2020 APBD-nya sudah mencapai Rp4,01 triliun.
Sumber utama penghasilan untuk menopang APBD Mimika yaitu dari bagi hasil tambang, pajak dan royalti PT Freeport Indonesia.