Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Lukas Enembe berencana akan menyumbangkan sebanyak 25 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1442 H/2021 M.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, Selasa, mengatakan ke-25 ekor hewan kurban ini akan didistribusikan ke beberapa kabupaten dan kota di tanah Papua.
"Hewan kurban ini rencananya akan didistribusikan ke Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan beberapa wilayah lainnya," katanya.
Menurut Musa'ad, pemberian hewan kurban ini merupakan bentuk penghargaan bagi umat Muslim di Provinsi Papua yang merayakan Idul Adha.
"Kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19, kami mengimbau adanya pembatasan di masjid dan tempat menggelar shalat Idul Adha," ujarnya.
Dia menjelaskan jadi Shalat Idul Adha jika dilaksanakan di masjid harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah jamaahnya terbatas yakni antar 25-50 persen seperti yang telah diatur.
"Jadi PPKM Mikro ini dikembangkan menjadi dua, ada darurat dan diperketat, untuk Papua masuk kategori yang diperketat," katanya lagi.
Dia menambahkan khusus untuk Papua ada dua wilayah yang terbilang tinggi kasusnya yakni Kota Jayapura dan Boven Digoel sehingga hal ini menjadi perhatian tersendiri pihaknya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, Selasa, mengatakan ke-25 ekor hewan kurban ini akan didistribusikan ke beberapa kabupaten dan kota di tanah Papua.
"Hewan kurban ini rencananya akan didistribusikan ke Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan beberapa wilayah lainnya," katanya.
Menurut Musa'ad, pemberian hewan kurban ini merupakan bentuk penghargaan bagi umat Muslim di Provinsi Papua yang merayakan Idul Adha.
"Kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19, kami mengimbau adanya pembatasan di masjid dan tempat menggelar shalat Idul Adha," ujarnya.
Dia menjelaskan jadi Shalat Idul Adha jika dilaksanakan di masjid harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah jamaahnya terbatas yakni antar 25-50 persen seperti yang telah diatur.
"Jadi PPKM Mikro ini dikembangkan menjadi dua, ada darurat dan diperketat, untuk Papua masuk kategori yang diperketat," katanya lagi.
Dia menambahkan khusus untuk Papua ada dua wilayah yang terbilang tinggi kasusnya yakni Kota Jayapura dan Boven Digoel sehingga hal ini menjadi perhatian tersendiri pihaknya.