Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan, kegiatan program yang telah dianggarkan pada tahun 2022 dapat segera dimulai dan pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
"Pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan tahun anggaran 2022 agar dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak tumpang tindih serta tak menumpuk di akhir tahun anggaran," kata Lukas di Jayapura, Senin.
Menurut Gubernur Enembe, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 dilakukan lebih awal seperti tahun-tahun sebelumnya, agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua dapat lebih baik lagi dari tahun 2021.
"Dalam APBN tahun 2022, alokasi belanja negara untuk Provinsi Papua ditetapkan sebesar Rp57,41 triliun, dengan rincian Alokasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp13,93 triliun dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp43,47 triliun," ujarnya.
Dia menjelaskan nominal ini menurun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya di mana belanja kementerian negara/lembaga Provinsi Papua difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
"Selain itu, juga difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta pertahanan keamanan untuk mendukung stabilitas," katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga meminta bupati atau wali kota memastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat.
Serta melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas hingga honorarium.
Gubernur Enembe, Bupati atau wali kota juga diminta melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulan) untuk meyakini semua program kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berjalam maksimal juga terus melakukan perbaikan," ujarnya.
"Pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan tahun anggaran 2022 agar dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak tumpang tindih serta tak menumpuk di akhir tahun anggaran," kata Lukas di Jayapura, Senin.
Menurut Gubernur Enembe, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 dilakukan lebih awal seperti tahun-tahun sebelumnya, agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua dapat lebih baik lagi dari tahun 2021.
"Dalam APBN tahun 2022, alokasi belanja negara untuk Provinsi Papua ditetapkan sebesar Rp57,41 triliun, dengan rincian Alokasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp13,93 triliun dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp43,47 triliun," ujarnya.
Dia menjelaskan nominal ini menurun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya di mana belanja kementerian negara/lembaga Provinsi Papua difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
"Selain itu, juga difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta pertahanan keamanan untuk mendukung stabilitas," katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga meminta bupati atau wali kota memastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat.
Serta melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas hingga honorarium.
Gubernur Enembe, Bupati atau wali kota juga diminta melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulan) untuk meyakini semua program kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berjalam maksimal juga terus melakukan perbaikan," ujarnya.