Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, memastikan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memantau penyaluran dana yang diperuntukkan bagi masyarakat kabupaten ini.
Asisten I Sekda Jayawijaya Tinggal Wusono di Wamena, Selasa, mengatakan pemantauan dilakukan juga terhadap dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, dana otonomi khusus termasuk dana desa.
"Mereka lebih banyak berkoordinasi terkait dana. Misalnya penyaluran DAK termasuk dana desa," katanya.
Menurut dia, dari koordinasi atau pemantauan itu, mereka menyarankan pemerintah mendorong percepatan penyaluran serta penggunaan anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.
"Dana-dana itu proses pencairan nya ada tahapan-tahapan dan sekarang kita sudah memasuki triwulan ketiga akhir, sehingga KPPN mengingatkan untuk bisa dipercepat sehingga penyaluran tahapan berikutnya tidak terganggu," katanya.
Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Papua Yogi Dwiyantoro mengatakan penyaluran dan penyerapan dana bantuan siswa (BOS) juga dikawal.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara mereka dengan pemerintah setempat, kata dia, bisa terjalin pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Sementara untuk dana otonomi khusus, ada tujuh peran penting pengawalan sehingga perlu sinergi, koordinasi dengan pemda supaya peran ini sama-sama kita jalankan," katanya.
Asisten I Sekda Jayawijaya Tinggal Wusono di Wamena, Selasa, mengatakan pemantauan dilakukan juga terhadap dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, dana otonomi khusus termasuk dana desa.
"Mereka lebih banyak berkoordinasi terkait dana. Misalnya penyaluran DAK termasuk dana desa," katanya.
Menurut dia, dari koordinasi atau pemantauan itu, mereka menyarankan pemerintah mendorong percepatan penyaluran serta penggunaan anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.
"Dana-dana itu proses pencairan nya ada tahapan-tahapan dan sekarang kita sudah memasuki triwulan ketiga akhir, sehingga KPPN mengingatkan untuk bisa dipercepat sehingga penyaluran tahapan berikutnya tidak terganggu," katanya.
Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Papua Yogi Dwiyantoro mengatakan penyaluran dan penyerapan dana bantuan siswa (BOS) juga dikawal.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara mereka dengan pemerintah setempat, kata dia, bisa terjalin pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Sementara untuk dana otonomi khusus, ada tujuh peran penting pengawalan sehingga perlu sinergi, koordinasi dengan pemda supaya peran ini sama-sama kita jalankan," katanya.