Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan Kantor Gubernur Papua Pegunungan segera dibangun agar aktivitas perkantoran bisa berjalan optimal.
“Saya minta dalam waktu dekat segera dilakukan pembongkaran lahan lokasi pembangunan, terutama jalan masuk,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Jumat.
Menurut Wempi, dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur di tiga daerah otonomi baru (DOB) sehingga perlu dilakukan pengecekan terkait dengan pembangunan kantor gubernur tersebut.
“Masalah lahan sudah disepakati bersama antara pihak hak ulayat yang ada di Distrik Wouma dan Walesi,” ujarnya.
Dia menjelaskan pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dibangun di atas lahan seluas 108,8 hektare yang merupakan tanah hibah masyarakat yang berlokasi di di Distrik Walesi.
“Untuk itu pembukaan jalan menuju lokasi pembangunan kantor gubernur menjadi tanggung jawab bersama dalam hal ini Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, sekda, kapolres, dandim, tokoh agama, masyarakat, dan pemilik hak ulayat,” katanya.
Dengan demikian, katanya, pembangunan kantor dapat menjaga keamanan karena kehadiran pemerintah memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.
“Tidak ada pemerintahan hadir membuat kekacauan karena konsep pemerintahan bagaimana mengangkat harkat derajat orang tetapi juga mempersiapkan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.
Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan berita acara dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), masyarakat, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Papua terkait pembangunan kantor pemerintahan pada Senin 6 Februari 2023.