Timika (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah menunggu arahan dari Kementerian Sosial perihal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga kurang mampu yang menghadapi dampak fenomena El Nino.
Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Mimika Hasriaty di Timika, Selasa, mengatakan dinas baru menerima surat dari kementerian mengenai verifikasi data keluarga calon penerima bantuan.
"Ada 38 ribu KPM yang masuk pada basis data kemudian harus kami verifikasi kelayakannya karena belum pernah menerima bantuan sama sekali," katanya merujuk pada keluarga penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.
Dia menyampaikan data-data tersebut akan diverifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Hasriaty mengemukakan, selama ini penyaluran bantuan sosial di daerah perkotaan biasanya dilakukan secara perorangan sedangkan di daerah pesisir dan pegunungan bantuan disalurkan secara kolektif.
"Wilayah perkotaan biasanya mengambil BLT dan bansos dengan menyertakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sehingga dapat diambil sendiri oleh yang bersangkutan," katanya.
Ia mengatakan bahwa Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik dan 12 distrik di antaranya berada di pesisir dan pegunungan.
"Wilayah pesisir dan pegunungan sulit akses, sehingga bantuan diambil oleh kepala kampungnya, bukan langsung oleh KPM," katanya.
Pemerintah menyiapkan dana Rp7,52 triliun untuk memberikan BLT kepada keluarga tidak mampu yang terdampak kemarau panjang dan kering akibat fenomena El Nino pada 2023.
BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat rencananya dibagikan kepada 18,8 juta keluarga tidak mampu pada November sampai Desember 2023.
Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Mimika Hasriaty di Timika, Selasa, mengatakan dinas baru menerima surat dari kementerian mengenai verifikasi data keluarga calon penerima bantuan.
"Ada 38 ribu KPM yang masuk pada basis data kemudian harus kami verifikasi kelayakannya karena belum pernah menerima bantuan sama sekali," katanya merujuk pada keluarga penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.
Dia menyampaikan data-data tersebut akan diverifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Hasriaty mengemukakan, selama ini penyaluran bantuan sosial di daerah perkotaan biasanya dilakukan secara perorangan sedangkan di daerah pesisir dan pegunungan bantuan disalurkan secara kolektif.
"Wilayah perkotaan biasanya mengambil BLT dan bansos dengan menyertakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sehingga dapat diambil sendiri oleh yang bersangkutan," katanya.
Ia mengatakan bahwa Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik dan 12 distrik di antaranya berada di pesisir dan pegunungan.
"Wilayah pesisir dan pegunungan sulit akses, sehingga bantuan diambil oleh kepala kampungnya, bukan langsung oleh KPM," katanya.
Pemerintah menyiapkan dana Rp7,52 triliun untuk memberikan BLT kepada keluarga tidak mampu yang terdampak kemarau panjang dan kering akibat fenomena El Nino pada 2023.
BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat rencananya dibagikan kepada 18,8 juta keluarga tidak mampu pada November sampai Desember 2023.