Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan siap menghilangkan praktik korupsi di wilayah itu dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi bersama pihak.
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat dituntut untuk semakin serius dan bersatu guna memerangi korupsi," katanya.
Menurut Ridwan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan dapat menghambat perkembangan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk mengatasi dampak dari korupsi tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak supaya praktik korupsi dapat dicegah," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan tema hari antikorupsi sedunia 2023 yakni "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju.
"Dengan tema tersebut maka sinergi antar pemerintah dan masyarakat dapat mengacu dalam upaya bersama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menghilangkan praktik korupsi di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di daerah siap mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Untuk itu mari bersama bergandengan tangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju, dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan efektif," ujarnya.*
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat dituntut untuk semakin serius dan bersatu guna memerangi korupsi," katanya.
Menurut Ridwan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan dapat menghambat perkembangan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk mengatasi dampak dari korupsi tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak supaya praktik korupsi dapat dicegah," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan tema hari antikorupsi sedunia 2023 yakni "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju.
"Dengan tema tersebut maka sinergi antar pemerintah dan masyarakat dapat mengacu dalam upaya bersama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menghilangkan praktik korupsi di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di daerah siap mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Untuk itu mari bersama bergandengan tangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju, dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan efektif," ujarnya.*