Timika (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran senilai Rp68 miliar untuk meningkatkan literasi di daerah ini, yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Marthen Ukago di Timika, Kamis, mengatakan sebagai daerah otonomi baru (DOB) pihaknya terus berupaya meningkatkan literasi dengan menggandeng sejumlah pihak terkait.
"Untuk literasi kami sudah anggarkan Rp68 miliar dan menggandeng United Nations Childrens's Fund (Unicef) untuk mendorong literasi bagi anak-anak," katanya.
Menurutnya ada lima kabupaten di Papua Tengah yang masuk pada zona rawan konflik sehingga anak-anak dari wilayah tersebut akan dipindahkan untuk bersekolah di kabupaten yang aman.
Lima kabupaten rawan konflik yakni Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai. Jadi anak-anak akan dibawa ke kabupaten yang aman agar mereka dapat melanjutkan pendidikan, ujarnya.
Dia menjelaskan Disdikbud Papua Tengah menggunakan sistem ini mengingat keterbatasan Unicef untuk menjangkau anak-anak pada wilayah rawan konflik, tetapi juga sebagai langkah menjaga mental anak untuk dapat belajar dengan baik.
"Ada empat Sekolah Dasar (SD) di Mimika yang menampung anak-anak dari wilayah konflik, kami sementara sedang berkoordinasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Mimika," katanya.
Dia menambahkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) akan disebarkan ke Kabupaten Mimika dan Nabire, agar merata pada wilayah yang aman.
"Tiga wilayah di Papua Tengah yang masuk kategori aman yakni Kabupaten Nabire, Mimika dan Deyai sehingga kami akan membawa anak-anak bersekolah di daerah-daerah ini," ujarnya lagi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Marthen Ukago di Timika, Kamis, mengatakan sebagai daerah otonomi baru (DOB) pihaknya terus berupaya meningkatkan literasi dengan menggandeng sejumlah pihak terkait.
"Untuk literasi kami sudah anggarkan Rp68 miliar dan menggandeng United Nations Childrens's Fund (Unicef) untuk mendorong literasi bagi anak-anak," katanya.
Menurutnya ada lima kabupaten di Papua Tengah yang masuk pada zona rawan konflik sehingga anak-anak dari wilayah tersebut akan dipindahkan untuk bersekolah di kabupaten yang aman.
Lima kabupaten rawan konflik yakni Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai. Jadi anak-anak akan dibawa ke kabupaten yang aman agar mereka dapat melanjutkan pendidikan, ujarnya.
Dia menjelaskan Disdikbud Papua Tengah menggunakan sistem ini mengingat keterbatasan Unicef untuk menjangkau anak-anak pada wilayah rawan konflik, tetapi juga sebagai langkah menjaga mental anak untuk dapat belajar dengan baik.
"Ada empat Sekolah Dasar (SD) di Mimika yang menampung anak-anak dari wilayah konflik, kami sementara sedang berkoordinasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Mimika," katanya.
Dia menambahkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) akan disebarkan ke Kabupaten Mimika dan Nabire, agar merata pada wilayah yang aman.
"Tiga wilayah di Papua Tengah yang masuk kategori aman yakni Kabupaten Nabire, Mimika dan Deyai sehingga kami akan membawa anak-anak bersekolah di daerah-daerah ini," ujarnya lagi.