Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pembahasan hasil kajian Universitas Cenderawasih (Uncen) terkait otonomi khusus (Otsus).
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis, mengatakan dalam hasil kajian tersebut, ada tiga komponen yang disusun dalam draf Undang-Undang Otsus tersebut, yakni otonomi khusus, pemekaran dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).
"Kami akan melakukan pembahasan untuk mempelajari hasil kajian tersebut untuk selanjutnya dirumuskan sebelum dilanjutkan ke pusat," katanya.
Menurut Lukas, tentunya ada solusi terbaik untuk masalah di Papua, di mana jika sebelumnya pemerintah pusat menerima Otsus Plus yang telah diajukan Pemerintah Provinsi Papua kemungkinan tidak akan ada masalah.
Senada dengan Lukas Enembe, Melkias Hetaria, dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengatakan, mengenai pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otsus, dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, maka akan dibentuk tim KKR yang akan dibentuk lewat keputusan presiden atau peraturan presiden melalui usul Gubernur Papua.
"Hal inilah yang sudah dikaji tim akademisi dan sudah disampaikan, di mana isi daripada draf itu sendiri berkaitan dengan rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM Papua lewat komisi kebenaran, yang mana tugasnya untuk mengungkap kebenaran dan menciptakan rekonsiliasi," katanya.
Dia menjelaskan hal tersebut yang sangat penting, pasalnya tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, sehingga ini yang dibawa ke gubernur, dan semua tergantung pusat seperti apa, ke depan akan dilihat kembali.
Basirohmana, dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengatakan revisi Undang-Undang Otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat hanya terbatas, yang mana berkaitan dengan anggaran (Pasal 34 ayat 3 huruf e), tapi kemungkinan juga dibuka dengan revisi parsial.
"Artinya, boleh dilakukan perubahan terhadap UU Otsus, tapi tidak boleh lebih dari 50 persen, namun ada keinginan lain seperti yang diungkapkan Gubernur Lukas Enembe, di mana Papua bisa melakukan revisi total (menyeluruh) dengan tetap melihat asas, tujuan dan prinsip-prinsip lain yang ada dalam UU," katanya pula.
Berita Terkait
Pemprov ajak warga makan pangan lokal alternatif atasi beras mahal
Selasa, 19 Maret 2024 13:51
PJ Gubernur Papua pantau pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
Senin, 18 Maret 2024 21:25
Dishut Papua ingatkan warga tak merambah hutan di musim hujan
Senin, 18 Maret 2024 17:43
Harga cabai besar Rp100 ribu per kg di Jayapura
Senin, 18 Maret 2024 17:13
Dinkes Papua berharap pembangunan 3000 toilet sesuaikan data BABS
Jumat, 15 Maret 2024 11:10
Pemprov Papua rekonsiliasi penyerahan aset tetap tiga DOB
Kamis, 14 Maret 2024 18:41
Pemprov Papua sasar rumah ibadah gelar pasar murah Ramadhan
Kamis, 14 Maret 2024 12:30
Pemprov Papua: SK CPNS usia 35 tahun menjadi wewenang Pemerintah DOB
Rabu, 13 Maret 2024 15:30