Papua dengan bumi Pancasila

Jayapura (ANTARA) - Nilai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agaknya memang tak bisa ditawar lagi.

Karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, sejumlah nilainya perlu terus ditanamkan secara berkelanjutan mulai dari sila pertama hingga ke lima.

Pertama adalah rasa ketuhanan dan persatuan.

Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai Pancasila juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena sudah diterapkan demi menjaga persatuan dan kesatuan.

Dengan nilai-nilai Pancasila juga memberikan rasa persatuan dalam proses pembangunan di Indonesia maupun di tanah Papua.

Miniatur Indonesia ada di Tanah Papua dengan berbagai macam suku, ras, budaya dan agama sehingga dapat tercipta rasa saling bergotong royong antar sesama manusia.

Dosen Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Diego Romario de Fretes dalam sebuah perbincangan mengatakan Pancasila berlaku bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

“Terkait dengan Pancasila, saya melihat semua sudah diterapkan dengan baik di Bumi Cenderawasih,” katanya.

Menurut Diego, Pancasila pertama, masyarakat Papua sudah menjadikan Tuhan bagian dari kehidupan dengan mengedepankan Tuhan dalam segala aktivitas.

Sila kedua kemanusiaan, nilainya tercermin dari Papua dengan berbagai etnis, agama dan budaya, tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus tetap bersatu membangun Papua ke arah lebih baik.

Kemudian, sila ketiga, persatuan masyarakat Papua sudah terlihat nyata, seperti ketika Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI serta pencegahan COVID-19.

Lalu pada sila keempat perwakilan, sama seperti yang lain,Papua memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan ada juga beberapa orang Papua berada di tingkat Kementerian.

Kemudian pada sila kelima, keadilan juga tercipta di Papua, seperti infrastruktur jalan, sekolah , lalu bandara serta mengenai harga-harga, seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dirasakan hingga daerah pegunungan.

Dijelaskan juga Papua mempunyai modal sosial yang baik, sehingga tanah Papua dikenal sebagai peradaban yang memiliki potensial sumber daya yang baik.

Dengan adanya undang-undang Otonomi Khusus pemimpin di Provinsi Papua mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga MRP orang asli Papua (OAP), jabatan politik, publik, kepala daerah semua didominasi oleh warga Papua sehingga ini menjadi modal sosial utama di masyarakat.

Masyarakat Papua pun selama ini dikenal mampu hidup dengan gotong royong sehingga menciptakan harmonisasi seperti yang sering dilihat adanya rapat koordinasi, yang di dalamnya berbagai macam pemikiran dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Biasanya dalam rapat tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, belum lagi beberapa pemangku kepentingan. Di situ terbentuk rasa gotong-royong karena tanpa sadar segala sesuatu yang dikerjakan haruslah bersama-sama.

“Dalam memajukan kota atau provinsi bukan OAP, namun menjadi tanggung jawab bersama masyarakat yang di tinggal di Papua,” katanya lagi.

Nilai agama

Pancasila itu kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa untuk menyatukan anak bangsa, termasuk di Papua.

Karenanya, dasar negara ini, bisa mengakomodir semua kelompok masyarakat yang ada.

Bisa ditegaskan, Pancasila adalah bukan agama tapi Pancasila itu sendiri terkandung nilai-nilai agama.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua KH. Saiful Islami Al Payage mengatakan Pancasila bagi kalangan ulama, tokoh agama tidak menjadi permasalahan karena Pancasila isinya untuk mempersatukan nilai keagamaan dan setiap agama sudah masuk di dalamnya.

Dia menjelaskan dalam kehidupan beragama, sedikitnya ada dua prinsip yang harus di pegang teguh oleh umat beragama.

Pertama, jangan pernah menuntut hak ketika tidak melaksanakan kewajiban. Bagaimana masyarakat Papua harus bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, setelah dilakukan barulah bisa menuntut negara.

“Jika hal tersebut menjadi prinsip maka saya yakin, negara akan lebih maju serta persatuan dan kesatuan akan semakin kuat,” katanya.

Selain itu, sesama umat beragama wajib hukumnya harus saling menghargai dan memaklumi perbedaan.

Selanjutnya, pada prinsip yang kedua harus bisa memahami bahwa Papua ini majemuk, yang di dalamnya komplit, sehingga masyarakat dan para pemimpin wajib memahami. Kalau pemahaman sempit, wawasan sempit tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar.

“Jika dipahami dengan baik maka akan terbangun keharmonisan, bisa berteman, dan ini adalah pemahaman yang harus dimiliki setiap oleh masyarakat,” ujarnya.

Pondasi pembangunan

Akhirnya, semua sadar bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini, secara tidak langsung juga dirasakan oleh aparat pemerintahan.

Konteksnya beragam, khususnya adalah pada semangat membangun di segala bidang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun menilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjadi pondasi pembangunan pada semua aspek termasuk di Bumi Cenderawasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto menyebutkan, pemerintah memberikan perhatian pada penguatan nilai-nilai pancasila melalui instansi teknis yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta membentuk Tim Revolusi Mental.

Menurut Jery, tim tersebut beranggotakan multi para pemangku kepentingan dengan tujuan memberikan penguatan ideologis Pancasila pada semua lapisan, serta forum pencegahan radikalisasi.

“Melalui Pondasi yang kuat dapat mewujudkan Papua bangkit mandiri sejahtera yang berkeadilan,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pemprov Papua sangat menghormati nilai-nilai budaya pembangunan melalui satu tungku tiga batu (adat, agama dan pemerintah) guna kemajuan bersama.

Hal itu menjadi prinsip, sekaligus modal sosial, kekuatan, termasuk daya dorong pembangunan kesejahteraan saat tiga batu tersebut bisa berdampingan dan saling menjaga harmoni.

Contoh terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila adalah ketika secara bersama pada penangan COVID-19 di Papua.

Saat itu, pihaknya tidak bisa menutup mata, terhadap peran luar pemerintah, juga memberikan penguatan kepada masyarakat untuk mendukung pengendalian virus tersebut.