"Gubernur (Papua) Lukas Enembe disarankan mengikuti proses hukum di KPK setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, " kata dia, di Jayapura, Papua, Minggu.
Terkait demonstrasi membela Enembe yang dilaksanakan pada 20 September lalu, dia menyatakan aksi itu merupakan kegiatan yang tidak pantas dipertontonkan karena memperlihatkan ketidakpahaman akan proses hukum serta provokasi untuk kepentingan sepihak.
"Sebagai tokoh agama mengharapkan Gubernur (Papua) Lukas Enembe mengikuti proses hukum," kata dia.
Sebelumnya juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, Sabtu (24/9), menyatakan, ketidakhadiran Enembe yang sudah menjadi tersangka, karena kesehatan harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis supaya dapat analisis lebih lanjut.
KPK sebelumnya sudah beberapa kali memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada di perkara lain karena memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia.
Adapun keinginan dia untuk berobat ke Singapura dipertimbangkan, namun KPK harus memastikan hal itu dengan memeriksa kesehatan Enembe terlebih dahulu saat dia sudah berada di Jakarta. "KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September mendatang di Gedung Merah Putih KPK," kata dia.
KPK sebelumnya sudah beberapa kali memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada di perkara lain karena memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia.
Adapun keinginan dia untuk berobat ke Singapura dipertimbangkan, namun KPK harus memastikan hal itu dengan memeriksa kesehatan Enembe terlebih dahulu saat dia sudah berada di Jakarta. "KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September mendatang di Gedung Merah Putih KPK," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sekum Gereja Kingmi Papua: Lukas Enembe agar ikuti proses hukum KPK
