DPRD dorong perubahan status hukum PDAM Biak

Biak (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, Papua mendorong pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan peningkatan status hukum badan usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) War Besrendi Biak.

Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Yosmina Bukorsyom di Biak, Selasa, mengatakan perlu adanya kejelasan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja PDAM Biak dalam melayani masyarakat dengan melakukan perubahan status hukum badan usaha.

"Sebelumnya, PDAM Biak pernah melakukan kerja sama dengan perusahaan air minum dari Belanda," katanya.

Menurut Yosmina, namun kini kerja sama tersebut telah berakhir dan status PDAM Biak diharapkan perlu ada kejelasan secara hukum.

"Usulan dari DPRD supaya pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai pemilik aset perusahaan harus membenahi badan usaha milik daerah," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan status hukum badan usaha PDAM tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam mengelola bisnis air minum dan melayani kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Asisten 1 Sekretaris Daerah Biak Semuel Rumaikeuw mengatakan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang status badan usaha PDAM War Besrendi Biak.

"Dengan penyempurnaan status badan usaha PDAM War Besrendi diharapkan lebih meningkatkan kualitas layanan air bersih untuk masyarakat," katanya.

Menurut Semuel, perubahan status badan usaha PDAM sedang dalam proses untuk secepatnya berubah supaya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

"Jika status PDAM sudah dilakukan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah maka dapat memberikan suntikan modal usaha guna penyehatan badan usaha milik pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor," ujarnya.




Baca juga: Pemkab Biak Numfor segera rombak manajemen PDAM

Baca juga: PDAM Biak lakukan perbaikan pipa untuk tingkatkan layanan air bersih