Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua telah meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi-potensi konflik yang dapat terjadi.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardi Hadilin di Jayapura, Selasa, mengatakan pemetaan yang dilakukan ini merupakan upaya Bawaslu sejak dini agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.
"Dalam pandangan kami, pada tiga tahapan besar mulai dari pencalonan, kampanye dan perhitungan pada 27 November nanti ada empat wilayah yang menjadi perhatian Bawaslu oleh sebab itu diperlukan mitigasi sejak dini," katanya.
Menurut Hardi, dari sembilan kabupaten dan kota terdapat empat daerah yang rawan konflik yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, lalu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Sarmi.
"Empat kerawanan menjadi perhatian Bawaslu Papua, di antaranya kekerasan terhadap penyelenggara, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara dan mobilisasi massa untuk mencoblos," ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya diperlukan mitigasi dan upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Pilkada melalui pemantauan partisipatif," katanya lagi.
Dia menambahkan selain empat wilayah tersebut, ada juga empat daerah lainnya yang memiliki resiko rendah konflik yakni Mamberamo Raya, Waropen, Keerom dan Biak Numfor.
"Sedangkan satu daerah yang tingkat kerawanan rendah yakni Kabupaten Supiori," ujarnya.
