Biak (ANTARA) - Pimpinan DPR Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Papua, menyatakan kesiapan untuk mengawal program strategis daerah, di antaranya stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disepakati dalam dokumen APBD 2025.
"Efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah pusat pada tahun 2025 diharapkan tidak pengaruhi pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah," ujar Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen di Biak, Sabtu.
Daniel mengatakan bahwa DPRK telah melakukan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dari hasil pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah maupun evaluasi penilaian dari Gubernur Papua di Jayapura, kata dia, perlu menjadi catatan dan perhatian pemerintah daerah.
Ia mengajak jajaran pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dalam upaya merealisasikan berbagai program kebutuhan strategis daerah untuk masyarakat.
Disebutkan, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor hingga saat ini tercatat 149.000 jiwa lebih tersebar di 257 kampung,14 kelurahan, dan 19 distrik.
"Warga orang asli Papua di berbagai kampung sangat membutuhkan berbagai program strategis pemerintah daerah," katanya.
Dengan adanya dukungan nyata dari 25 anggota legislatif, Daniel berharap semua program strategis daerah harus berjalan sesuai dengan jadwal dan kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.
Pada APBD 2025 untuk pendapatan daerah, kata dia, telah dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun.
