Senator DPD RI berharap penanganan HAM di Tanah Papua lebih komprehensif

Jayapura (ANTARA) - Senator DPD Republik Indonesia berharap penangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dapat lebih komprehensif karena seperti diketahui provinsi tersebut memiliki sejarah pelanggaran HAM yang kompleks dan berkepanjangan sehingga perlu ditangani dengan teliti.

“Memang penangan HAM di Tanah Papua ini tidak mudah selain letak geografis namun juga kondisinya yang mengharuskan agar penangan lebih hati-hati,” kata Senator Republik Indonesia Paul Finsen Mayor di Jayapura, Jumat (21/2).

Menurut Paul, oleh sebab itu kehadiran kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu dihadirkan pada enam provinsi se Tanah Papua.

“Dengan semakin banyaknya kantor perwakilan di berbagai provinsi di Papua maka pasti angka kasus yang berkaitan dengan HAM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehadiran kantor perwakilan tersebut di mana penangan HAM di Tanah Papua pasti akan lebih mudah.

Dia menjelaskan Komnas HAM sendiri merupakan pilar penting yang perlu mendapat dukungan dalam perkembangannya oleh sebab itu peran tersebut sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait kasus HAM.

“Melalui peran tersebut maka kami di DPD RI sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Pusat, termasuk dalam mendorong Komnas HAM RI untuk membuka kantor perwakilan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihaknya berharap kantor perwakilan Komnas dapat terwujud karena jangkauan kerja terlalu luas.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,” katanya.

Menurut Frits, dengan letak kondisi geografis Papua yang sangat luas pihaknya mengalami kendala dalam menjangkau semua daerah, terutama saat merespons setiap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebelumnya, telah dilakukan kunjungan kerja dari Senator DPR RI ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/2).