Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pendapatan Daerah setempat mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil berinovasi guna menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendukung keuangan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Yosefina Fransina Way di Jayapura Minggu mengatakan, saat ini dengan kondisi keuangan yang mengalami refocusing maka OPD penghasil harus mulai membuat inovasi dengan sarana yang telah ada.
"Dari 40 terdapat 26 OPD penghasil untuk itu kami berharap agar instansi tersebut harus juga bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah, seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan lain-lain," katanya.
Menurut Yosefina, 20 OPD penghasil di antaranya dinas pariwisata, dinas perikanan, dinas pertanian, dinas pemuda dan olahraga, dinas peternakan dan perkebunan, dinas kehutanan dan lingkungan hidup.
"Lalu ada juga kami Bapenda, kemudian BPBJ, Dinas Perhubungan,Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ," ujarnya.
Dia menjelaskan, seperti pada Dinas Pemuda dan Olahraga di mana terdapat aset-aset ex Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bisa disewakan sehingga dapat menjadi pemasukan bagi instansi tersebut.
"Dinas Olahraga dan Pemuda Papua menjadi OPD dengan target PAD tertinggi sebesar Rp3 miliar pada 2025. Di mana tahun lalu, Dinas Olahraga dari target Rp1,3 miliar berhasil mencapai target dan kini kami menaikkan target menjadi Rp3 miliar," katanya.
Dia menambahkan, untuk itu sangat penting kerja sama antara OPD penghasil retribusi untuk memanfaatkan aset yang ada dengan maksimal, guna mencapai target PAD yang telah ditetapkan.
"Dengan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, kami bersama OPD diharapkan dapat beradaptasi dan terus bekerja keras untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua," ujarnya lagi.
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Oktober 2024 mencapai 81 persen atau Rp563 miliar dari target senilai Rp659 miliar.
Sedangkan target PAD Papua pada 2025 hanya sebesar Rp247 miliar atau mengalami penurunan
jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp659 miliar.
