Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) mendorong koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) delapan kabupaten guna mengoptimalkan pembangunan.
"Hal ini karena masih ada organisasi perangat daerah atau OPD teknis yang mengharapkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Papeg Wasuok D Siep di Wamena, Jumat.
Ia mengatakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur maka fungsi koordinasi itu sangat penting.
“Dinas PUPR delapan kabupaten kalau ingin merebut pekerjaan infrastruktur ke pusat sekurang-kurangnya harus ada data pembangunan, jumlah penduduk, lokasi yang direncanakan, dan pembangunan harus melalui koordinasi dengan provinsi,” katanya.
Menurut dia, yang selama ini terjadi adalah pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR-nya langsung menghubungi pemerintah pusat, kementerian terkait untuk menganggarkan pekerjaan infrastruktur di wilayahnya.
“Tentu hal ini menyalahi aturan dan terkadang permintaan kabupaten itu diterima tetapi tidak langsung ditanggapi karena mereka masih akan mengecek kembali ke pemerintah provinsi. Namun saat koordinasi itu dilakukan dengan pemerintah provinsi maka kemungkinan usulan yang dimaksud itu dapat terwujud karena menjadi kebutuhan mendesak pemerintah daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan koordinasi itu penting supaya usulan-usulan pembangunan fisik maupun sarana prasarana di kabupaten itu bisa sama-sama diperjuangkan oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR.
“Kalau teman-teman langsung ke pusat maka kemungkinan besar ditolak, karena melampaui kewenangan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu koordinasi itu sangat penting dalam mensukseskan setiap program di kabupaten dengan mengharapkan anggaran pusat,” katanya.
Dia menambahkan, perencanaan apapun yang dimulai dari kabupaten baik itu Dinas PUPR maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus dikonsultasikan ke pemerintah provinsi.
“Sesuai tahapan, pemerintah kabupaten usulkan perencanaan pembangunan ke provinsi, kemudian provinsi akan melanjutkan ke pemerintah pusat. Dan ketika tahapan ini berjalan kami yakin pembangunan yang diharapkan dapat terwujud di tingkat kabupaten,” ujarnya.
