Bapenda ajak mahasiswa di Papua patuhi bayar pajak kendaraan

Jumat, 12 September 2025 00:30 WIB

Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Papua Ardi Ronald Bengu menjelaskan tentang pajak kendaraan dan Samsat bertempat Aula Universitas Muhammadiyah Papua, Senin (8/9/2025). ANTARA/HO-Humas Universitas Muhammadiya Papua

Jayapura (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua mengajak mahasiswa di daerah dengan sebutan "Bumi Cenderawasih" itu, untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kepatuhan hukum dan kontribusi nyata mendukung pembangunan daerah.

Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Papua Ardi Ronald Bengu di Jayapura, Kamis, mengatakan mahasiswa merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi tentang pembayaran pajak.

“Pada Senin (8/9) Bapenda melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Papua di mana kami menjelaskan tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Ia juga menjelaskan tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di mana pegawai di tempat tersebut bertugas melakukan registrasi kendaraan, penarikan pajak, serta pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas.

“Jadi di masyarakat membayar pajak melalui Samsat kemudian di kelola dikelola melalui APBD untuk membiayai program pembangunan sesuai prioritas,”ujarnya.

Dia menjelaskan pajak kendaraan salah satu sumber pendapatan asli daerah paling dominan di Provinsi Papua sehingga penting masyarakat membayar pajak untuk nantinya dikelola demi kepentingan pembangunan daerah.

“Untuk itu kami berharap mahasiswa dapat memahami fungsi pajak sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat lainnya,” katanya.

Untuk mempermudah pembayaran pajak, pihaknya masih memberikan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pembebasan denda dan diskon pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mana akan berakhir hingga 30 September mendatang.

“Untuk itu kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan lagi program pembebasan denda tersebut dengan begitu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di Provinsi Papua,”ujarnya.