#DPR PAPUA

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dan kepatuhan administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketua DPR Papua Pegunungan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dalam sidang ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. ...

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan P Mandenas meminta kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru terus fokus benahi kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin dirasakan ...

Majelis Rakyat Papua (MRP) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ...

Majelis Rakyat Papua (MRP) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ...

Majelis Rakyat Papua (MRP) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ...