#DPR PAPUA

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua menerapkan lima prinsip dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya dirasakan secara nyata ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil atau Diskop UKM setempat meluncurkan Koperasi Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan setempat memanen sayur mayur seluas 4 hektare di Kampung Hubikosi, Distrik Hubikosi, Kabupaten ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dan kepatuhan administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketua DPR Papua Pegunungan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dalam sidang ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. ...

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan P Mandenas meminta kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru terus fokus benahi kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin dirasakan ...