Jayapura (Antara Papua) -Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menggelar pra Kongres Kehutanan Indonesia VI di Provinsi Papua, guna mendukung perbaikan tata kelola pembangunan kehutanan nasional dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Koordinator Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Marthen Kayoi, di Jayapura, Rabu, mengatakan pra kongres ini dimaksudkan sebagai curah pendapat untuk optimalisasi konsep tata kelola hutan dan kehutanan di regional Papua dengan mempertimbangkan masa depan kualitas kehidupan manusia.
"Kami juga bertujuan untuk melibatkan para pihak di tingkat nasional dan Provinsi Papua dalam upaya mengidentifikasi masalah-masalah substansi serta politik ekonomi kehutanan terkini yang menjadi dasar Re-engineering hutan juga kehutanan Papua," katanya.
Menurut Marthen, pra kongres ini juga mengevaluasi perkembangan isu-isu terkini dalam kerangka mengembalikan hutan dan kehutanan bagi kehidupan masyarakat serta sumber daya hutan yang lestari dari sisi ekonomi juga sosial budaya di Provinsi Papua.
"Pra kongres ini nantinya juga akan menyepakati dan merekomendasikan fokus kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menetapkan peta jalan (road map) lima tahun ke depan yaitu 2016-2021 bagi Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga akan menetapkan kepengurusan Dewan Kehutanan Papua paskakongres kehutanan 2016 dan anggota delegasi Papua untuk menghadiri Kongres Kehutanan Indonesia VI November 2016 di Jakarta.
"Walaupun telah banyak upaya kebijakan program kehutanan dengan berbagai keberhasilan yang tercapai dalam perkembangan pembangunan kehutanan di Papua, namun masih terdapat berbagai isu-isu yang perlu mendapat perhatian dan dukungan para pihak," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini juga memerlukan kebijakan strategis dan penting yang cerdas serta tepat untuk lebih meningkatkan manfaat tata kelola hutan dan kehutanan, juga mendorong perbaikan kebijakan pembangunan nasional. (*)
Koordinator Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Marthen Kayoi, di Jayapura, Rabu, mengatakan pra kongres ini dimaksudkan sebagai curah pendapat untuk optimalisasi konsep tata kelola hutan dan kehutanan di regional Papua dengan mempertimbangkan masa depan kualitas kehidupan manusia.
"Kami juga bertujuan untuk melibatkan para pihak di tingkat nasional dan Provinsi Papua dalam upaya mengidentifikasi masalah-masalah substansi serta politik ekonomi kehutanan terkini yang menjadi dasar Re-engineering hutan juga kehutanan Papua," katanya.
Menurut Marthen, pra kongres ini juga mengevaluasi perkembangan isu-isu terkini dalam kerangka mengembalikan hutan dan kehutanan bagi kehidupan masyarakat serta sumber daya hutan yang lestari dari sisi ekonomi juga sosial budaya di Provinsi Papua.
"Pra kongres ini nantinya juga akan menyepakati dan merekomendasikan fokus kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menetapkan peta jalan (road map) lima tahun ke depan yaitu 2016-2021 bagi Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga akan menetapkan kepengurusan Dewan Kehutanan Papua paskakongres kehutanan 2016 dan anggota delegasi Papua untuk menghadiri Kongres Kehutanan Indonesia VI November 2016 di Jakarta.
"Walaupun telah banyak upaya kebijakan program kehutanan dengan berbagai keberhasilan yang tercapai dalam perkembangan pembangunan kehutanan di Papua, namun masih terdapat berbagai isu-isu yang perlu mendapat perhatian dan dukungan para pihak," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini juga memerlukan kebijakan strategis dan penting yang cerdas serta tepat untuk lebih meningkatkan manfaat tata kelola hutan dan kehutanan, juga mendorong perbaikan kebijakan pembangunan nasional. (*)