Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung penuh rencana pemerintah pusat menghapus ujian nasional (UN) pada 2017.
"Kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam kabinet Jokowi sudah sangat tepat. Kami di Papua menyambut baik kebijakan tersebut," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Lukas, dengan tidak adanya UN, dapat membantu pendidikan anak menjadi lebih baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut.
"Meskipun demikian, kami kurang setuju jika UN tersebut ditiadakan sebab dengan pelaksanaan UN bisa mengukur kemampuan siswa di Papua," katanya.
Akan tetapi, lanjut Elias, jika sudah menjadi keputusan pemerintah, harus ada alternatif lain dalam melakukan evaluasi akhir bagi siswa apabila UN tidak ada.
"Yang jelas keputusan Mendikbud untuk menghapus UN harus didukung oleh kami," ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan moratorium (penangguhan) UN yang akan dimulai 2017, yakni pelaksanaan UN untuk tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi, sedangkan tingkat sekolah dasar (SD) diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kabupaten/kota. (*)
"Kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam kabinet Jokowi sudah sangat tepat. Kami di Papua menyambut baik kebijakan tersebut," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Lukas, dengan tidak adanya UN, dapat membantu pendidikan anak menjadi lebih baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut.
"Meskipun demikian, kami kurang setuju jika UN tersebut ditiadakan sebab dengan pelaksanaan UN bisa mengukur kemampuan siswa di Papua," katanya.
Akan tetapi, lanjut Elias, jika sudah menjadi keputusan pemerintah, harus ada alternatif lain dalam melakukan evaluasi akhir bagi siswa apabila UN tidak ada.
"Yang jelas keputusan Mendikbud untuk menghapus UN harus didukung oleh kami," ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan moratorium (penangguhan) UN yang akan dimulai 2017, yakni pelaksanaan UN untuk tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi, sedangkan tingkat sekolah dasar (SD) diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kabupaten/kota. (*)