Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mendorong Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) setempat untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan antar instansi pemerintah, lembaga serta badan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan Bakohumas ini mempunyai tugas membantu gubernur untuk kelancaran arus informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau stakeholder.
"Bakohumas juga bertugas mengadakan koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah atau unit-unit kerja yang berorientasi kepada fungsi kehumasan, TNI, Polri, BUMN dan BUMD dalam rangka kelancaran tugas lembaga pemerintah di Provinsi Papua," katanya.
Menurut Hery, Bakohumas juga bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan data atau informasi yang diperlukan publik serta merencanakan juga melaksanakan program kegiatan kehumasan.
"Keberadaan Bakohumas ini berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 489/298/Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Provinsi Papua Periode Tahun 2015-2020," ujarnya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Sesilia Ngotra, mengatakan ke-49 pengurus Bakohumas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama layanan informasi.
"Pembentukan bakohumas ini juga didorong untuk membangun kerjasama di antar unit kerja humas baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga lainnya," katanya lagi.
Dia menambahkan latar belakang dibentuknya bakohumas ini mengingat dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat diperlukan peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar unit kerja. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan Bakohumas ini mempunyai tugas membantu gubernur untuk kelancaran arus informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau stakeholder.
"Bakohumas juga bertugas mengadakan koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah atau unit-unit kerja yang berorientasi kepada fungsi kehumasan, TNI, Polri, BUMN dan BUMD dalam rangka kelancaran tugas lembaga pemerintah di Provinsi Papua," katanya.
Menurut Hery, Bakohumas juga bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan data atau informasi yang diperlukan publik serta merencanakan juga melaksanakan program kegiatan kehumasan.
"Keberadaan Bakohumas ini berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 489/298/Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Provinsi Papua Periode Tahun 2015-2020," ujarnya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Sesilia Ngotra, mengatakan ke-49 pengurus Bakohumas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama layanan informasi.
"Pembentukan bakohumas ini juga didorong untuk membangun kerjasama di antar unit kerja humas baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga lainnya," katanya lagi.
Dia menambahkan latar belakang dibentuknya bakohumas ini mengingat dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat diperlukan peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar unit kerja. (*)