Timika (Antara Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) menghentikan program pensiun dini karyawannya.
Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, Rabu, mengatakan sebanyak 73 orang dari total 207 karyawan LPMAK telah mengikuti program pensiun dini secara sukarela selama periode Maret-Juli 2017.
Program pensiun dini secara sukarela ditawarkan oleh LPMAK kepada karyawannya lantaran lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia itu beberapa waktu lalu mengalami kesulitan anggaran sebagai dampak dari terhentinya izin ekspor PT Freeport.
"Kami sudah hentikan program itu. Yang sudah mengambil paket pensiun dini sebanyak 73 orang, termasuk dua orang yang terpilih sebagai anggota DPRD Mimika," jelas Abraham.
Menurut dia, LPMAK telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran dana pensiun bagi karyawan yang mengambil paket program pensiun dini secara sukarela.
"Semua yang berhubungan dengan utang piutang di perbankan sudah kita selesaikan. Mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh," kata Abraham.
Ia mengatakan hingga kini LPMAK belum mendapatkan informasi terkini dari PT Freeport Indonesia tentang kondisi perusahaan itu dan keberlanjutan program dana kemitraan untuk memberdayakan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya yang bermukim di sekitar area pertambangan di Mimika.
Lantaran semakin menurunnya alokasi dana kemitraan dari PT Freeport sebagai imbas dari terhentinya izin ekspor konsentrat pada periode pertengahan Januari hingga pertengahan April 2017, LPMAK telah memutuskan untuk tidak lagi mengirim peserta program beasiswa ke berbagai kota studi di Indonesia.
"Memang sekarang pemerintah sudah memberikan semacam lampu hijau untuk memperpanjang kontrak pertambangan PT Freeport hingga 2031. Namun kenyataan sampai sekarang hal itu belum terealisasi. Sepanjang belum ada kejelasan, tentu kami juga tidak berani mengambil keputusan untuk mengirim peserta baru program beasiswa," ujar Abraham.
LPMAK berharap pemerintah dan PT Freeport segera merealisasikan kelanjutan kontrak pertambangan yang ada di Tembagapura, Mimika, agar program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli bisa kembali berjalan sebagaimana yang diharapkan. (*)
Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, Rabu, mengatakan sebanyak 73 orang dari total 207 karyawan LPMAK telah mengikuti program pensiun dini secara sukarela selama periode Maret-Juli 2017.
Program pensiun dini secara sukarela ditawarkan oleh LPMAK kepada karyawannya lantaran lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia itu beberapa waktu lalu mengalami kesulitan anggaran sebagai dampak dari terhentinya izin ekspor PT Freeport.
"Kami sudah hentikan program itu. Yang sudah mengambil paket pensiun dini sebanyak 73 orang, termasuk dua orang yang terpilih sebagai anggota DPRD Mimika," jelas Abraham.
Menurut dia, LPMAK telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran dana pensiun bagi karyawan yang mengambil paket program pensiun dini secara sukarela.
"Semua yang berhubungan dengan utang piutang di perbankan sudah kita selesaikan. Mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh," kata Abraham.
Ia mengatakan hingga kini LPMAK belum mendapatkan informasi terkini dari PT Freeport Indonesia tentang kondisi perusahaan itu dan keberlanjutan program dana kemitraan untuk memberdayakan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya yang bermukim di sekitar area pertambangan di Mimika.
Lantaran semakin menurunnya alokasi dana kemitraan dari PT Freeport sebagai imbas dari terhentinya izin ekspor konsentrat pada periode pertengahan Januari hingga pertengahan April 2017, LPMAK telah memutuskan untuk tidak lagi mengirim peserta program beasiswa ke berbagai kota studi di Indonesia.
"Memang sekarang pemerintah sudah memberikan semacam lampu hijau untuk memperpanjang kontrak pertambangan PT Freeport hingga 2031. Namun kenyataan sampai sekarang hal itu belum terealisasi. Sepanjang belum ada kejelasan, tentu kami juga tidak berani mengambil keputusan untuk mengirim peserta baru program beasiswa," ujar Abraham.
LPMAK berharap pemerintah dan PT Freeport segera merealisasikan kelanjutan kontrak pertambangan yang ada di Tembagapura, Mimika, agar program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli bisa kembali berjalan sebagaimana yang diharapkan. (*)