Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) setempat agar dapat berperan dalam mengurangi pelanggaran di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg), Presiden 2019 serta PON XX pada 2020.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Annie Rumbiak, di Jayapura, Kamis, mengatakan dalam skala lebih kecil Bakohumas dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat terkait dengan pelanggaran di bidang ITE.
"Peran strategis Bakohumas dapat berjalan maksimal apabila masing-masing pemangku kepentingan kehumasan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga informasi yang dihasilkan memberi pencitraan positif serta penguatan legitimasi di masyarakat," katanya.
Menurut Annie, Undang-Undang ITE adalah regulator yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, pasalnya, banyak pelanggaran dan kasus yang terjadi atas transaksi elektronik melalui media sosial(Medsos).
"Hal ini diakibatkan kurang pahamnya masyarakat dalam aktifitas di dunia maya, serta banyaknya berita yang bersifat hasutan, `hoax` dan ujaran-ujaran kebencian (hate speech)," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2019 akan diselenggarakan Pileg maupun Pilpres serta khususnya di Tanah Papua pada 2020 akan dilaksanakan PON XX yang menjadi kebanggaan bersama masyarakat Bumi Cenderawasih, maka sudah sepantasnya bergandengan tangan melalui peran Bakohumas.
"Melalui Bakohumas ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyejukkan kepada masyarakat sehingga even besar di dua tahun terakhir dapat berjalan aman dan lancar serta rakyat Papua lebih cerdas dalam bermedsos," kata Annie.
Dia menambahkan, informasi pemerintahan yang baik dan dihasilkan atas keselarasan program serta sinergitas forum kehumasan akan sangat efektif membangun opini positif masyarakat terhadap pemerintah.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Annie Rumbiak, di Jayapura, Kamis, mengatakan dalam skala lebih kecil Bakohumas dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat terkait dengan pelanggaran di bidang ITE.
"Peran strategis Bakohumas dapat berjalan maksimal apabila masing-masing pemangku kepentingan kehumasan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga informasi yang dihasilkan memberi pencitraan positif serta penguatan legitimasi di masyarakat," katanya.
Menurut Annie, Undang-Undang ITE adalah regulator yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, pasalnya, banyak pelanggaran dan kasus yang terjadi atas transaksi elektronik melalui media sosial(Medsos).
"Hal ini diakibatkan kurang pahamnya masyarakat dalam aktifitas di dunia maya, serta banyaknya berita yang bersifat hasutan, `hoax` dan ujaran-ujaran kebencian (hate speech)," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2019 akan diselenggarakan Pileg maupun Pilpres serta khususnya di Tanah Papua pada 2020 akan dilaksanakan PON XX yang menjadi kebanggaan bersama masyarakat Bumi Cenderawasih, maka sudah sepantasnya bergandengan tangan melalui peran Bakohumas.
"Melalui Bakohumas ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyejukkan kepada masyarakat sehingga even besar di dua tahun terakhir dapat berjalan aman dan lancar serta rakyat Papua lebih cerdas dalam bermedsos," kata Annie.
Dia menambahkan, informasi pemerintahan yang baik dan dihasilkan atas keselarasan program serta sinergitas forum kehumasan akan sangat efektif membangun opini positif masyarakat terhadap pemerintah.