Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan Bank Papua menerapkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dalam jaringan untuk percepatan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak.
"Pelaksanaan pembayaran PBB dan BPHTB 'online' sebagai bentuk nyata perubahan reformasi birokrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang digagas Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Kamaruddin di Biak, Rabu.
Ia mengatakan para wajib pajak yang akan membayar PBB atau BPHTB tidak perlu lagi datang ke Bapenda, tetapi dapat langsung membayar dari ATM bank nasional ke rekening Bank Papua sebagai penerima setoran pajak daerah.
Ia menjelaskan sistem pembayaran pajak daring dapat mencegah kebocoran pembayaran dari wajib pajak untuk setoran pembayaran PBB dan BPTHB di Pemkab Biak Numfor.
"Cara pembayaran 'online' PBB dan BPHTB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa lebih cepat dan dapat diawasi setiap menit berapa setoran pajak daerah yang sudah diterima pemerintah daerah," ujarnya.
Menyinggung soal validasi data PBB di Kabupaten Biak Numfor, kata Kamaruddin, pemkab telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Biak untuk memperbaharui data PBB di kabupaten itu.
"Ya kerjasama dengan BPN merupakan rencana aksi dari program pemerintah daerah bersama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dari setoran pajak bumi bangunan," ungkapnya.
Ia berharap, kebijakan penerapan pembayaran PBB dan BPTHB melalui daring itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi bangunan.
Berdasarkan data, terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan (PBB P2) sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
"Pelaksanaan pembayaran PBB dan BPHTB 'online' sebagai bentuk nyata perubahan reformasi birokrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang digagas Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Kamaruddin di Biak, Rabu.
Ia mengatakan para wajib pajak yang akan membayar PBB atau BPHTB tidak perlu lagi datang ke Bapenda, tetapi dapat langsung membayar dari ATM bank nasional ke rekening Bank Papua sebagai penerima setoran pajak daerah.
Ia menjelaskan sistem pembayaran pajak daring dapat mencegah kebocoran pembayaran dari wajib pajak untuk setoran pembayaran PBB dan BPTHB di Pemkab Biak Numfor.
"Cara pembayaran 'online' PBB dan BPHTB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa lebih cepat dan dapat diawasi setiap menit berapa setoran pajak daerah yang sudah diterima pemerintah daerah," ujarnya.
Menyinggung soal validasi data PBB di Kabupaten Biak Numfor, kata Kamaruddin, pemkab telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Biak untuk memperbaharui data PBB di kabupaten itu.
"Ya kerjasama dengan BPN merupakan rencana aksi dari program pemerintah daerah bersama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dari setoran pajak bumi bangunan," ungkapnya.
Ia berharap, kebijakan penerapan pembayaran PBB dan BPTHB melalui daring itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi bangunan.
Berdasarkan data, terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan (PBB P2) sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).