Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengaku pencairan dana untuk pilkada di 11 kabupaten baru sekitar 40 persen.
Bahkan ada kabupaten baru mentransfer ke rekening KPU setempat sekitar 10 persen dari nominal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), jelas Kossay kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Dijelaskan, dana yg dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten sebesar Rp 482.961.625.750,- namun yang baru diserahkan Rp 289.927.710.450,-.
Dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, tercatat Kabupaten Waropen dan Keerom yang realisasinya terkecil.
NPHD Kabupaten Waropen sebesar Rp 30 miliar namun yang dicairkan baru Rp 6 miliar, sedangkan Kabupaten Keerom dari NPHD Rp 15 miliar yang dicairkan baru Rp 4 miliar.
"Kami berharap pemda di kedua kabupaten itu dan pemda lainnya segera mencairkan dana yang sudah disepakati sehingga proses tahapan berjalan tanpa kendala, " harap Kossay.
Diakui, apabila dana yang ditransfer pemda tidak sesuai maka tahapan pilkada akan dihentikan seperti halnya yang dilakukan KPU di Waropen beberapa waktu lalu.
Adapun NPHD ke 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu Kab. Boven Digul NPHD Rp 50 miliar yang dicairkan Rp 32.449.300.000,-, Kab. Merauke Rp 75 miliar dicairkan Rp 67.500.000.000,-, Kab Pegunungan Bintang Rp 50 miliar yang sudah dicairkan Rp 20 miliar.
Kemudian Kab. Asmat Rp 45.961.625.750,- yang dicairkan Rp 18.384.650.300,- Nabire tercatat Rp 37 miliar dan sudah dicairkan Rp 15 miliar, Waropen dari Rp 30 miliar dicairkan baru Rp 6 miliar, Yahukimo dari Rp 75 miliar dicairkan Rp 26.499.965.000,-.
Kabupaten Keerom dari Rp 15 miliar dicairkan Rp 4 miliar, Supiori dari Rp 15 miliar dicairkan Rp 11 miliar, Mamberamo Raya dari Rp 30 miliar dicairkan Rp 11 miliar, Yalimo dari Rp 60 miliar dicairkan Rp 23.200.000.000,-, jelas Theodorus Kossay.
Bahkan ada kabupaten baru mentransfer ke rekening KPU setempat sekitar 10 persen dari nominal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), jelas Kossay kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Dijelaskan, dana yg dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten sebesar Rp 482.961.625.750,- namun yang baru diserahkan Rp 289.927.710.450,-.
Dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, tercatat Kabupaten Waropen dan Keerom yang realisasinya terkecil.
NPHD Kabupaten Waropen sebesar Rp 30 miliar namun yang dicairkan baru Rp 6 miliar, sedangkan Kabupaten Keerom dari NPHD Rp 15 miliar yang dicairkan baru Rp 4 miliar.
"Kami berharap pemda di kedua kabupaten itu dan pemda lainnya segera mencairkan dana yang sudah disepakati sehingga proses tahapan berjalan tanpa kendala, " harap Kossay.
Diakui, apabila dana yang ditransfer pemda tidak sesuai maka tahapan pilkada akan dihentikan seperti halnya yang dilakukan KPU di Waropen beberapa waktu lalu.
Adapun NPHD ke 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu Kab. Boven Digul NPHD Rp 50 miliar yang dicairkan Rp 32.449.300.000,-, Kab. Merauke Rp 75 miliar dicairkan Rp 67.500.000.000,-, Kab Pegunungan Bintang Rp 50 miliar yang sudah dicairkan Rp 20 miliar.
Kemudian Kab. Asmat Rp 45.961.625.750,- yang dicairkan Rp 18.384.650.300,- Nabire tercatat Rp 37 miliar dan sudah dicairkan Rp 15 miliar, Waropen dari Rp 30 miliar dicairkan baru Rp 6 miliar, Yahukimo dari Rp 75 miliar dicairkan Rp 26.499.965.000,-.
Kabupaten Keerom dari Rp 15 miliar dicairkan Rp 4 miliar, Supiori dari Rp 15 miliar dicairkan Rp 11 miliar, Mamberamo Raya dari Rp 30 miliar dicairkan Rp 11 miliar, Yalimo dari Rp 60 miliar dicairkan Rp 23.200.000.000,-, jelas Theodorus Kossay.