Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal itu dikemukakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2).
Lebih lanjut, AHY juga menyoroti perihal kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada yang membaik, itu lambat," ujarnya.
Dengan demikian, AHY memandang wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat.
Lalu berkenaan dengan pemikiran bahwa penundaan Pemilu 2024 dibutuhkan agar Indonesia mampu berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, menurutnya, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan alasan menunda pesta demokrasi.
"Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda pemilu dan pilkada hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Dijalankanlah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemi. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas AHY.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan sanak saudara yang meninggal karena virus tersebut.
Bahkan, ujar AHY melanjutkan, masyarakat juga tengah dihadapkan pada persoalan minyak goreng yang langka dan mahal.
Oleh karena itu, menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sepatutnya dikumandangkan, terlebih jika diperuntukkan bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Hal tersebut, ujar AHY, hanya akan menambah masalah di Tanah Air, mencederai hati nurani, dan akan memundurkan demokrasi Indonesia.
"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal itu dikemukakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2).
Lebih lanjut, AHY juga menyoroti perihal kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada yang membaik, itu lambat," ujarnya.
Dengan demikian, AHY memandang wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat.
Lalu berkenaan dengan pemikiran bahwa penundaan Pemilu 2024 dibutuhkan agar Indonesia mampu berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, menurutnya, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan alasan menunda pesta demokrasi.
"Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda pemilu dan pilkada hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Dijalankanlah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemi. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas AHY.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan sanak saudara yang meninggal karena virus tersebut.
Bahkan, ujar AHY melanjutkan, masyarakat juga tengah dihadapkan pada persoalan minyak goreng yang langka dan mahal.
Oleh karena itu, menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sepatutnya dikumandangkan, terlebih jika diperuntukkan bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Hal tersebut, ujar AHY, hanya akan menambah masalah di Tanah Air, mencederai hati nurani, dan akan memundurkan demokrasi Indonesia.