Jakarta (ANTARA) - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan para elite politik untuk taat terhadap konstitusi dan setia kepada ideologi Pancasila sehubungan dengan wacana penundaan pemilu.
"Skala prioritas saat ini bergotong royong membantu rakyat terutama 'recovery' ekonomi akibat pandemi. Wacana penundaan pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam.
Ia mengajak semua pihak bercermin kepada pentas wayang dengan lakon "Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu" yang dihadirkan Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP bekerja sama dengan Paguyuban Wayang Orang Bharata.
Pementasan itu dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam yang disaksikan secara virtual Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ditayangkan melalui akun Youtube resmi @bknppdiperjuangan.
Hasto menjelaskan lakon Satra Jendra sengaja dipilih untuk mengingatkan politik kekuasaan yang dijalankan seluruh anggota dan kader partai harus dibangun dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan juga setia pada tatanan pemerintahan yang baik.
Ia menuturkan lakon itu menampilkan tokoh Begawan Wisrawa, sosok teruji dan memiliki daya spiritualitas yang tinggi, bijak, dan mampu menjadi pengayom.
Namun dalam seluruh keistimewaannya itu, Begawan Wisrawa juga seorang manusia biasa, yang sering tidak berdaya oleh bujuk rayu kekuasaan.
"Sastra Jendra menjadi bingkai moral untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto.
Sastra Jendra, kata dia, harus dipahami dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan, dan dengan kematangan akal budi.
"Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata pemerintahan negara harus dijalankan oleh pemimpin dengan karakter yang sama. Tanpa Sastra Jendra bisa mendatangkan celaka," imbuh Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, bagi PDIP amandemen konstitusi memang tidak sepenuhnya sempurna mengingat dilakukan pada masa krisis, namun yang terpenting saat ini adalah membantu rakyat, bergerak mempersiapkan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.
Politikus senior itu menambahkan perubahan mendasar dari penundaan pemilu, yakni implikasinya yang luas, dapat dianalogikan pada cerita Sastra Jendra sehingga seluruh anggota dan kader partai mengingat pesan yang disampaikan Ketua Umum PDIP.
"Dalam menjalankan Pancasila dan Konstitusi yang paling penting adalah spirit penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan negara gotong royong dan mewarisi banyak khasanah kebudayaan yang membuat hidup masyarakat aman, damai dan tentram," katanya.
Semua pihak, kata dia, seharusnya mengikuti seluruh aturan, roh dan jiwa Konstitusi, meski memahami amandemen I-IV UUD 1945 pada awal 2000-an memang belum sempurna tapi tidak tepat jika amandemen dilakukan demi penundaan pemilu.
“Tugas kita di tengah pandemi adalah bergerak satu arah untuk membantu masyarakat Indonesia dengan gotong royong yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan,” tegas Hasto.
Dia berharap pementasan lakon Sastra Jendra itu menyadarkan untuk membangun benteng moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk setia pada konstitusi.
"Ibu Megawati mengingatkan berpolitik itu membangun peradaban. Bahwa politik itu berdiri kokoh pada moral dan jalan kebenaran," imbuh Hasto.
Dengan pagelaran ini, PDIP sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk semakin membangun kesadaran dan mencintai kebudayaan sendiri.
"Hanya bangsa yang besar, kokoh, berdiri kepada jati diri dan karakter kebudayaannya dan bukan meniru kebudayaan bangsa lain. Mari dengan menikmati wayang ini gelorakan semangat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana digagas Bung Karno," ucap Hasto.
"Skala prioritas saat ini bergotong royong membantu rakyat terutama 'recovery' ekonomi akibat pandemi. Wacana penundaan pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam.
Ia mengajak semua pihak bercermin kepada pentas wayang dengan lakon "Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu" yang dihadirkan Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP bekerja sama dengan Paguyuban Wayang Orang Bharata.
Pementasan itu dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam yang disaksikan secara virtual Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ditayangkan melalui akun Youtube resmi @bknppdiperjuangan.
Hasto menjelaskan lakon Satra Jendra sengaja dipilih untuk mengingatkan politik kekuasaan yang dijalankan seluruh anggota dan kader partai harus dibangun dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan juga setia pada tatanan pemerintahan yang baik.
Ia menuturkan lakon itu menampilkan tokoh Begawan Wisrawa, sosok teruji dan memiliki daya spiritualitas yang tinggi, bijak, dan mampu menjadi pengayom.
Namun dalam seluruh keistimewaannya itu, Begawan Wisrawa juga seorang manusia biasa, yang sering tidak berdaya oleh bujuk rayu kekuasaan.
"Sastra Jendra menjadi bingkai moral untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto.
Sastra Jendra, kata dia, harus dipahami dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan, dan dengan kematangan akal budi.
"Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata pemerintahan negara harus dijalankan oleh pemimpin dengan karakter yang sama. Tanpa Sastra Jendra bisa mendatangkan celaka," imbuh Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, bagi PDIP amandemen konstitusi memang tidak sepenuhnya sempurna mengingat dilakukan pada masa krisis, namun yang terpenting saat ini adalah membantu rakyat, bergerak mempersiapkan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.
Politikus senior itu menambahkan perubahan mendasar dari penundaan pemilu, yakni implikasinya yang luas, dapat dianalogikan pada cerita Sastra Jendra sehingga seluruh anggota dan kader partai mengingat pesan yang disampaikan Ketua Umum PDIP.
"Dalam menjalankan Pancasila dan Konstitusi yang paling penting adalah spirit penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan negara gotong royong dan mewarisi banyak khasanah kebudayaan yang membuat hidup masyarakat aman, damai dan tentram," katanya.
Semua pihak, kata dia, seharusnya mengikuti seluruh aturan, roh dan jiwa Konstitusi, meski memahami amandemen I-IV UUD 1945 pada awal 2000-an memang belum sempurna tapi tidak tepat jika amandemen dilakukan demi penundaan pemilu.
“Tugas kita di tengah pandemi adalah bergerak satu arah untuk membantu masyarakat Indonesia dengan gotong royong yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan,” tegas Hasto.
Dia berharap pementasan lakon Sastra Jendra itu menyadarkan untuk membangun benteng moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk setia pada konstitusi.
"Ibu Megawati mengingatkan berpolitik itu membangun peradaban. Bahwa politik itu berdiri kokoh pada moral dan jalan kebenaran," imbuh Hasto.
Dengan pagelaran ini, PDIP sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk semakin membangun kesadaran dan mencintai kebudayaan sendiri.
"Hanya bangsa yang besar, kokoh, berdiri kepada jati diri dan karakter kebudayaannya dan bukan meniru kebudayaan bangsa lain. Mari dengan menikmati wayang ini gelorakan semangat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana digagas Bung Karno," ucap Hasto.