Jayapura (ANTARA) - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia berencana membahas program food estate pertanian jagung seluas 20 ribu hektar bersama dengan kementerian dan lembaga yang terlibat usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Keerom
Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kemenko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Sugeng Harmono dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan rapat tersebut penting dilakukan agar dalam tahapan pelaksanaannya ke depan tidak ada yang saling tumpang tindih antar satu lembaga dan kementerian lainnya yang terlibat dalam program food estate di Kabupaten Keerom.
"Dari hasil pemantauan, kami memastikan Kabupaten Keerom siap untuk melaksanakan program food estate pengembangan pertanian jagung," katanya.
Menurut Sugeng, terutama dari hasil analisis tanah yang dinilai cukup potensial meskipun lahan tersebut adalah lahan eks plasma sawit yang sudah tidak produktif di Kabupaten Keerom.
"Kunjungan ke Keerom untuk melihat kondisi yang ada, ternyata lahan subur dan cocok berdasarkan pengamatan serta analisis yang dilakukan oleh teman-teman di fakultas pertanian UGM dan sesuai lahan oleh PUPR," ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan pengamatan dan analisis lahan sesuai serta sudah dibahas beberapa rencana pengembangannya setelah itu pihaknya akan menindaklanjuti dengan beberapa rapat lintas kementerian juga lembaga karena sudah ada peran dan tanggung jawab masing masing-masing.
"Baik kementerian dan lembaga, PUPR, Kementerian Pertanian, Invetasi , Kementrian BUMN, Badan Pangan untuk pemasarannya seperti apa nanti kami akan petakan dengan 'timeline' yang jelas target," katanya lagi.
Dia menambahkan sebagai "leading" sektor pelaksanaan program food estate pertanian tanaman jagung di Kabupaten Keerom, pihaknya akan terus mengawal program tersebut hingga benar terlaksana di lapangan.
"Sebab program food estate pertanian tanaman jagung di Kabupaten Keerom akan berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan jagung dan swasembada jagung sebagai bahan pangan di Indonesia, yang saat ini kebutuhannya hanya bisa terpenuhi melalui jalur impor dari luar negeri," ujarnya lagi.