Pemkab Biak rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi bahas STC 2023

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melakukan rapat koordinasi dengan tim Kementerian Investasi/BKPM Kemenkomarves RI dan Bappenas terkait dengan kesiapan Sail Teluk Cenderawasih (STC) pada 1-7 November 2023.

"Rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk melihat langsung kesiapan Biak menyelenggarakan Sail Teluk Cenderawasih," ujar Kepala Dinas Pariwisata Biak Onny Dangeubun selaku Ketua STC Biak di sela-sela rapat koordinasi di Biak, Jumat.

Rapat koordinasi dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Himawan Hariyoga serta Deputi Bidang  Promosi Penanam Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan

Kadis Pariwisata mengakui, materi rapat koordinasi mengecek satu persatu sarana prasarana setiap kebutuhan yang menunjang pelaksanaan STC 2023.

Diakui Onny, secara umum berbagai sarana prasarana penunjang penyelenggaraan STC 2023 Biak Numfor sudah disiapkan pemerintah daerah.

"Melalui rapat koordinasi ini dapat memberikan informasi secara lengkap kesiapan sarana prasarana insfratruktur penunjang kegiatan STC 2023 Biak," ujar Onny.

STC 2023 adalah event bahari yang sangat komprehensif mengenalkan potensi bahari, potensi pariwisata, pelaku UMKM dan sosial budaya di Papua.

Hingga malam ini rapat masih berlangsung untuk mendengarkan laporan detail persiapan STC 2023 Biak.

Pada kegiatan STC pada 1-7 November 2023 empat Kabupaten menjadi penyelenggara di antaranya tuan rumah Biak Numfor, Waroprn, Yapen Kepulauan dan Kabupaten Sarmi.

Ia mengharapkan dengan adanya ivent ini dapat meningkatkan kunjungan wisata dan minat investor di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua untuk mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia di Kawasan Pasifik.

STC 2023 merupakan salah satu kegiatan guna percepatan pembangunan Provinsi Papua karena masuk dalam salah satu agenda dari Rencana Aksi INPRES Nomor 9 Tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2021.