Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menggandeng TNI/Polri dalam mengawal penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di agen premium minyak solar (APMS) agar masyarakat juga dapat menikmati.
Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya Iwan Asso di Wamena, Sabtu mengatakan pekan depan akan bertemu Dandim 1702 Jayawijaya serta Kapolres Jayawijaya untuk membicarakan niat itu.
"Hal yang menjadi perhatian kita ini BBM subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kalau ada yang membeli di APMS dan dibawa ke luar dan dijual dengan harga industri maka masyarakat yang tahu tentang masalah itu mari kita bekerjasama menindak lanjuti masalah ini," katanya.
Menurut dia, Kabupaten Jayawijaya segera menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten pemekaran, khususnya dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.
"Kita juga akan melakukan penertiban terhadap BBM yang tidak berizin agar yang boleh beroperasi hanya mereka yang punya izin usaha untuk penjualan BBM," katanya.
DPRD mengharapkan setelah adanya dukungan dari Dandim serta Kapolres, tidak ada lagi penimbunan BBM, terutama yang melibatkan oknum kedua instansi.
Sebab menurut DPRD, penimbunan BBM subsidi mengorbankan masyarakat kelas bawa.
"Kita bicara seperti ini sebab beberapa waktu lalu kita mendapatkan sebuah kendaraan yang kedapatan merakit tengki pengisian BBM, lalu yang datang Kantor DPRD Jayawijaya itu satu peleton membawa senjata untuk bertemu dengan kita," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya Iwan Asso di Wamena, Sabtu mengatakan pekan depan akan bertemu Dandim 1702 Jayawijaya serta Kapolres Jayawijaya untuk membicarakan niat itu.
"Hal yang menjadi perhatian kita ini BBM subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kalau ada yang membeli di APMS dan dibawa ke luar dan dijual dengan harga industri maka masyarakat yang tahu tentang masalah itu mari kita bekerjasama menindak lanjuti masalah ini," katanya.
Menurut dia, Kabupaten Jayawijaya segera menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten pemekaran, khususnya dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.
"Kita juga akan melakukan penertiban terhadap BBM yang tidak berizin agar yang boleh beroperasi hanya mereka yang punya izin usaha untuk penjualan BBM," katanya.
DPRD mengharapkan setelah adanya dukungan dari Dandim serta Kapolres, tidak ada lagi penimbunan BBM, terutama yang melibatkan oknum kedua instansi.
Sebab menurut DPRD, penimbunan BBM subsidi mengorbankan masyarakat kelas bawa.
"Kita bicara seperti ini sebab beberapa waktu lalu kita mendapatkan sebuah kendaraan yang kedapatan merakit tengki pengisian BBM, lalu yang datang Kantor DPRD Jayawijaya itu satu peleton membawa senjata untuk bertemu dengan kita," katanya.