Legislator Papua dukung rencana moratorium perkebunan kelapa sawit

Rabu, 20 April 2016 19:29 WIB

Kawasan perkebunan kelapa sawit PT PAL di Mimika, Papua. (Foto: Istimewa)

Itu sangat baik khususnya di Papua. Selama ini kami juga kan sudah selalu ingatkan Pemprov agar tak sembarang mengeluarkan ijin sawit.

Jayapura (Antara Papua) - Legislator Partai Demokrat yang juga anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustaqim setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menetapkan moratorium pembukaan lahan baru penanaman kelapa sawit untuk melindungi seluruh hutan yang tersisa di Indonesia.

"Itu sangat baik khususnya di Papua. Selama ini kami juga kan sudah selalu ingatkan Pemprov agar tak sembarang mengeluarkan ijin sawit," ujarnya di Jayapura, Rabu.

Ia memandang Pemprov Papua harus melihat secara keseluruhan maksud investor yang mengajukan permohonan untuk membuka usaha kelapa sawit karena hal tersebut memiliki dampak yang luas bagi lingkungan.

"Niat investor harus diselidiki dulu. Gubernur sendiri sudah mencabut beberapa ijin sawit dan itu salah satu langkah menyelamatkan hutan Papua," kata dia.

Mustaqim menilai Papua akan menjadi tujuan utama dari para pengusaha kelapa sawit karena lahan di pulau lain yang ada di Indonesia sudah semakin terbatas.

"Banyak pengusaha tak niat membuka perkebunan tapi bagaimana bisa mengambil lahan perkebunan seluas-luasnya. Investor itu invetasi dulu baru dapat hasil. Tapi di Papua tidak, begitu dapat ijin dia lansung dapat untung," ujarnya lagi.

Terlebih selama ini banyak perkebunan kelapa sawit di Papua yang tidak berjalan baik dan lebih banyak membawa dampak buruk bagi lingkungan dibanding keuntungan ekonomis yang didapat oleh daerah dan masyarakat sekitarnya.

"Makanya harus hati-hati keluarkan ijin perkebunan sawit. Kalau ada investor masuk Papua jangan hanya memberikan ijin pembukaan lahan, tapi wajib membuka turunan kelapa sawit. Tak hanya CPO tapi pabrik sabun, mentega dan lainnya," kata Mustaqim. (*)