Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan gubernur (pilgub), dengan agenda menghadirkan pihak pemohon yakni tim kuasa hukum pasangan nomor urut satu Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) yang menyertakan sembilan orang saksi.
Roy Rening salah satu tim kuasa hukum Lukmen di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya menghadirkan saksi ahli dan data fakta pada sidang tersebut.
"Selain itu juga kuasa hukum pemohon yang terdiri dari lima orang pengacara, juga akan memberikan empat bukti tambahan kepada Bawaslu," katanya.
Menurut Roy, diantara para saksi ada yang berasal dari Universitas Cenderawasih.
Sementara itu, dari KPU Papua mengklaim akan menghadirkan 40 orang saksi dan meminta agar sidang ini dapat berjalan maraton dikarenakan waktu sidang sesuai undang-undang hanya diberikan waktu 12 hari saja.
Sedangkan dari pihak terkait dalam hal ini kuasa hukum John Wempi Wetipo akan menghadirkan empat orang saksi.
Sidang musyawarah tersebut dipimpin Ketua Bawaslu Papua Peggy Watimena didampingi tiga anggota lainnya, yang dimulai sejak pukul 10.00 WIT.
Sebelumnya, pada sidang Sabtu (3/3) Kuasa Hukum termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pieter Ell dan A. Widodo menegaskan mereka tetap pada pendiriannya bahwa proses verifikasi yang dilakukan KPU adalah sudah benar.
Bahkan mereka mempertanyakan alasan ijasah John Wempi Wetipo (JWW) yang kembali dipersoalkan saat musim Pilkada.
Sebelumnya sempat diperdebatkan lima tahun lalu, namun kasus ini dianggap selesai setelah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA). (*)
Berita Terkait
Bupati Biak Numfor tunggu rekomendasi parpol pengusung ajukan calon Wabup
Rabu, 19 Juni 2019 18:21
MK tolak permohonan sengketa Pilkada Deiyai
Rabu, 12 Desember 2018 20:44
KPPN Timika dorong KPU Mimika pertanggungjawabkan anggaran
Kamis, 15 November 2018 14:50
Komisioner KPU RI pantau langsung PSU di Deiyai
Rabu, 17 Oktober 2018 20:18
Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih pantau PSU di Kabupaten Deiyai
Selasa, 16 Oktober 2018 14:05
Pemkab Mimika desak KPU pertanggungjawabkan dana Pilkada 2018
Senin, 15 Oktober 2018 18:15
PSU 12 TPS di Deiyai dijadwalkan 16 Oktober
Jumat, 12 Oktober 2018 18:19
Penjabat Bupati Deiyai minta KPU segera usulkan anggaran PSU
Kamis, 20 September 2018 18:53