Jayapura (Antaranews Papua) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua, mengharapkan putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait konflik sosial di wilayah itu dapat disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Petrus Tekege, di Jayapura, Rabu, mengatakan mekanisme dewan sudah berjalan selama kurang lebih enam bulan, karena itu tahapan yang paling terakhir untuk menyampaikan pendapat adalah Mendagri.
"Hasil dari Mahkamah Agung (MA) itu selanjutnya DPR akan melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, lalu kami menyampaikan risalah kepada Mendagri," katanya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kemendagri, forkopimda provinsi, dan muspida Kabupaten Pegubin terkait konflik sosial yang terjadi di Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegubin.
Dia menjelaskan dalam forum rapat tersebut, pihaknya telah menyampaikan bahwa apapun putusan dari Mendagri, maka harus disampaikan secara tertulis dan secara lisan di hadapan masyarakat Pegunungan Bintang.
"Terkait rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, sebagaimana yang diusulkan Mendagri dan juga gubernur, hal itu harus tetap dijalankan demi kedamaian masyarakat Pegunungan Bintang," ujarnya.
Dia menambahkan, konflik itu terjadi akibat pro dan kontra terhadap bupati, sehingga rekonsiliasi silakan jalan, tim yang dibentuk juga silakan jalan.
"Dan kami di dewan juga jalan sampai pada akhirnya ada keputusan dari Mendagri lalu disampaikan langsung ke masyarakat yang terlibat pro dan kontra," katanya.
Sebelumnya, terjadi pertikaian antarkedua kelompok terkait aksi mosi tidak percaya kepada Bupati Pegunungan Bintang yang dilakukan DPRD setempat hingga menyebabkan massa pendukung saling serang.
Pertikaian yang terjadi Selasa (2/10) menyebabkan puluhan rumah terbakar, satu meninggal dan tercatat tujuh orang terluka termasuk dua anggota polri, salah satunya anggota brimob Polda Papua, yakni Brigpol Dolfinus Donggori yang terkena panah di bagian mata.
Berita Terkait
BPBD Jayapura imbau warga bersinergi untuk siaga bencana
Jumat, 26 April 2024 18:43
Pemkot Jayapura: Festival Port Numbay ajang promosi pariwisata budaya lokal
Jumat, 26 April 2024 18:27
LLDIKTI XIV pastikan kampus di Tanah Papua bebas perundungan dan perundungan
Jumat, 26 April 2024 18:26
Bawaslu Papua alokasikan Rp51 miliar untuk pengawasan tahapa1
Jumat, 26 April 2024 17:17
Peran TP PKK sangat vital motor penggerak di Jayapura
Jumat, 26 April 2024 17:15
Pemprov Papua Tengah atasi putusnya jalan trans di Paniai
Jumat, 26 April 2024 16:55
Pemerintahan kampung harap Pemkot Jayapura bangun kubus beton di Holtekamp
Jumat, 26 April 2024 15:17
DP3AKB Kota Jayapura sebut kasus KDRT turun setiap tahun
Jumat, 26 April 2024 15:13