LMA Asmat gelar unjuk rasa damai di Agats

Jumat, 28 Juni 2019 19:06 WIB

Bupati Asmat Elisa Kambu dan Wakil Bupatii Thomas Eppe Safanpo menerima pengunjuk rasa di Kantor Bupati setempat di Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. (Dokumen Humas Pemkab Asmat/Eman)

Terkait jabatan, dalam aturan dan sistem kerja pemerintahan seseorang yang bisa menduduki suatu jabatan itu harus memenuhi sejumlah persyaratan dari segi golongan dan kepangkatan. Tidak bisa dipaksakan begitu saja . Ini yang harus dipahami masyarakat

Asmat (ANTARA) - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua menggelar unjuk rasa damai di Agats pada Jumat (28/6), guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati Asmat dengan membawa spanduk serta pamflet yang berisi sejumlah tuntutan dan aspirasi.

Demonstrasi dipimpin Ketua LMA Paulinus Ee Jamasap dan diikuti dua ratusan orang dari perwakilan 12 rumpun di Asmat. Aksi berlangsung dari pukul 12.00-15.00 WIT, dan dikawal aparat keamanan setempat.

Demonstran menyampaikan 14 tuntutan, diantaranya meminta Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pelaku penembakan lima warga di Distrik Fayit pada 27 Mei 2019, menuntut tanggung jawab bupati dan wakil bupati Asmat karena diduga melakukan intervensi dan intimidasi dalam Pemilu 2019.

Selain itu, LMA Asmat menolak hasil pemilihan legislatif 2019 karena proses pemilihannya tidak berpihak kepada orang asli Asmat serta merekomendasikan perwakilan 12 rumpun untuk menjadi anggota DPRD Asmat.

LMA Asmat juga menuntut keberpihakan pemerintah setempat kepada putra daerah, terutama untuk menduduki sejumlah jabatan dalam birokrasi di Kabupaten Asmat.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan bahwa kasus penembakan di Fayit telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, dan peristiwa berdarah itu dikutuk oleh semua pihak.

“Terkait jabatan, dalam aturan dan sistem kerja pemerintahan seseorang yang bisa menduduki suatu jabatan itu harus memenuhi sejumlah persyaratan dari segi golongan dan kepangkatan. Tidak bisa dipaksakan begitu saja . Ini yang harus dipahami masyarakat,” kata Elisa.

Terkait Pemilu 2019, Elisa menegaskan bahwa ia dan wakil bupati tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses Pemilu 2019 sebagaimana yang dituduhkan. Warga dipersilahkan untuk mengecek ke penyelenggara maupun pengawas pemilu.

“Saya dan wakil bupati selalu bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Satu hal juga, selama hidup di Asmat ini saya tidak memperkaya diri dan tidak pernah membawa suku saya untuk dipekerjakan di setiap kantor,” tegasnya.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo mengatakan kasus penembakan di Fayit mendapat atensi langsung dari Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kodam, Polda dan Komnas HAM sudah melakukan investigasi dan pelakunya sudah dalam proses hukum. Jadi kita tidak bisa menuntut ekor dari kasus ini kepada pihak-pihak lain yang sebenarnya juga tidak tahu menahu tentang itu,” kata Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pihaknya telah mendengar serta mencermati tuntutan dan aspirasi masyarakat adat.

“Terima kasih bapak ibu sudah menyampaikan aspirasi. Ke depan ini akan kami diskusikan bersama terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Asmat Yusak Bokowi memberikan apresiasi kepada LMA Asmat karena telah datang ke kantor legislatif setempat guna menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

“Saya sangat senang, karena selama menjabat pimpinan DPRD Asmat, baru pertama kali kami didemonstrasi. Aspirasi ini kami terima, akan dipelajari dan dibahas dalam rapat. Kami akan segera menjawab,” kata Yusak. (*/adv)