Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, mengatakan, rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata dia, di Jakarta, Minggu.
Hal itu, lanjut dia, merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur. "Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini menggarisbawahi, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.
Selain itu, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.
“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” katanya.
Ia berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.
Aditya pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," katanya.
Ia kembali menegaskan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. "Penguatan Badan Keamanan Laut mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya.
Berita Terkait
KPU Jayapura target pelipatan surat suara DPR dan DPRD lima hari
Senin, 15 Januari 2024 13:45
KPU Jayapura kerahkan 105 orang lipat surat suara DPR dan DPRD
Senin, 15 Januari 2024 9:34
Pemakaman jenazah Lukas Enembe dilaksanakan Kamis sore
Kamis, 28 Desember 2023 10:23
DPR RI: Kontribusi PTFI berdampak pemberdayaan masyarakat Papua
Senin, 11 Desember 2023 3:14
Ketua DPR Puan harapkan smelter Gresik rampung 2024
Minggu, 10 Desember 2023 23:42
Pansus DPR RI: Pengangkatan anggota legislatif jalur otsus harus OAP
Selasa, 21 November 2023 15:43
Bawaslu Mimika: Panwaslu ujung tombak pengawasan Pemilu 2024
Sabtu, 18 November 2023 11:38
Ketua KPU: 729 caleg perebutkan 45 kursi DPR Provinsi Papua
Minggu, 5 November 2023 13:37