Timika, Papua (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengajak Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport Indonesia (FI) agar bersinergi untuk membangun kembali kawasan Kampung Banti dan Opitawak di Distrik Tembagapura yang kondisi infrastrukturnya kini rusak parah.
Kepada awak media di Timika, Jumat, Wempi Wetipo mengatakan dalam kunjungan kerja ke Tembagapura untuk menemui manajemen PT Freeport Indonesia, dirinya menyempatkan diri untuk mengunjungi warga Kampung Banti, Opitawak dan Kimbeli yang baru kembali ke kampung mereka setelah selama lebih dari 10 bulan mengungsi ke Timika sejak Maret 2020.
"Saya mengajak Pak Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob untuk pergi melihat langsung masyarakat yang ada di Banti. Kemudian kami berdiskusi dengan manajemen PT Freeport untuk mencarikan solusi penanganan jangka pendeknya seperti apa, lalu penanganan jangka panjangnya seperti apa," katanya.
Dari kunjungan ke Banti pada Kamis (11/2) itu, Wamen PUPR berkesimpulan bahwa kondisi infrastruktur dasar di Kampung Banti, Opitawak dan Kimbeli banyak yang sudah rusak seperti rumah-rumah penduduk, sekolah, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia karena sudah dibakar, demikian pun dengan sarana air bersih, penerangan dan lainnya.
"Infrastruktur yang sudah dibangun oleh PT Freeport di Banti dan sekitarnya itu sebetulnya sudah luar biasa, hanya saja karena ada gangguan keamanan beberapa waktu lalu menyebabkan semua fasilitas baik sekolah, rumah masyarakat, rumah sakit dan lainnya sudah hancur," jelasnya.
Mantan Bupati Jayawijaya dua periode itu mengharapkan adanya komitmen bersama antara Pemkab Mimika dan PT Freeport Indonesia untuk membangun kembali semua fasilitas umum yang sudah rusak itu agar kehidupan warga Banti dan sekitarnya kembali pulih seperti sebelum terjadi gangguan keamanan di wilayah itu.
Ia meminta Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport tidak saling melempar tanggung jawab untuk mengurus warga Banti dan sekitarnya.
"Saya sudah mendapatkan banyak masukan dari manajemen Freeport bahwa mereka sudah melakukan kewajiban-kewajiban kepada negara, Provinsi Papua dan Pemkab Mimika. Perlu ada sinergitas untuk membangun kembali Banti, tidak bisa seakan-akan ini menjadi tanggung jawab penuh PT Freeport. Yang punya rakyat kan Pemkab Mimika, jadi harus juga mengambil peran untuk membangun kembali Banti," katanya.
Kementerian PUPR, katanya, bisa saja ikut terlibat membangun kembali kawasan dekat pertambangan PT Freeport itu, misalnya pembangunan jalan maupun rumah penduduk melalui program rumah khusus.
Hanya saja alokasi anggaran untuk mendukung program itu, kata John Wempi Wetipo, tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada Kementerian PUPR lantaran memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.
Dari total 2.075 penduduk Banti 1, Banti 2, Kimbeli dan Opitawak, warga yang sudah kembali ke kampung halaman mereka sampai saat ini tercatat berjumlah lebih dari 700 jiwa.
