Sentani (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua menyebut keberhasilan yang dicapai instansi tersebut pada 2023, di antaranya mampu merubah unit pelaksana teknis (UPT) menjadi wilayah bebas korupsi (WBK)
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam rilis yang diterima ANTARA di Sentani, Rabu mengatakan capaian kinerja pihaknya bersama seluruh satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi karena pada 2023 bisa memperoleh satu UPT menjadi WBK.
“Selain itu, kita juga meraih 14 penghargaan yang diberikan secara internal oleh Menteri Hukum dan HAM RI, dan juga dari pihak eksternal,” katanya.
Menurut dia, dengan prestasi yang diperoleh pada 2023 menunjukkan progres Kantor Wilayah Kemenkumham Papua memperoleh peningkatan kinerja yang baik.
“Dari catatan saya manusia itu punya kemampuan dari daya pikir, dari akal dan otak, semua orang itu diberikan peluang untuk bisa bekerja menuju profesionalisme,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa semua itu terjadi itu karena ditentukan oleh etika dan etos kerja, dan ketika seseorang menyadari bahwa etika dalam dirinya ada di kantor karena kemurahan dan anugerah Tuhan memiliki nilai dalam dirinya untuk mengoptimalkan kapasitasnya untuk memulai kinerja yang baik.
“Saya optimistis dengan etika itu akan memberikan etos kerja yang positif dan akan berdampak pada pencapaian prestasi,” katanya.
Dalam tantangan apapun yang akan dialami pada 2024, dia optimistis bahwa prestasi dari kinerja Kanwil Hukum dan HAM Papua yang sudah diraih pada 2023 harus terus berlanjut pada 2024.
“Kantor Wilayah Kemenkumham Papua pasti bisa transformasi, improvement, visibilitas dan aktualisasi (TIFA),” ujarnya.
